BALI, beritalima.com | Kemajuan teknologi informasi yang saat ini terus berkembang pesat dinilai Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak sangat mendukung reformasi birokrasi. Bahkan, perkembangannya dinilai mampu memberikan kemajuan dengan baik.
“Saya melihat bahwa iklim untuk reformasi birokrasi ini sangat baik,” kata Emil Dardak usai menjadi narasumber acara International Conference bertema “Strengthening the Role of Public Administration in the Global Changing Society : Public Sector Reform and Digital Transformation in Asia di The Stones Hotel – A Marriott Autograph Collection, Jl. Raya Pantai Kuta Banjar Legian, Bali, Selasa (12/11).
Emil Dardak menjelaskan, teknologi informasi saat ini membuat kinerja birokrasi dan pemerintah menjadi lebih transparan, karena masyarakat dapat mengetahui dan memantau apa yang dikerjakan oleh pemerintah, serta menilai langsung kinerja birokrasi dan pemerintah.
“Tentunya ini berarti sebuah tantangan, tapi di sisi lain ini bisa menjadi semangat,” jelasnya.
Lebih lanjut orang nomor dua di Jawa Timur ini menjelaskan, partisipasi masyarakat luas juga meningkat dengan adanya teknologi informasi yang berimbas pada baiknya sosialisasi dan integrasi pendapat public. Sehingga kondisi tersebut mampu menjadikan salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan ataupun kebijakan.
“Kita jadi semakin bisa menjangkau lebih banyak masyarakat dengan cara yang efisien,” tegasnya.
Wagub yang pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek ini menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD adalah bagian yang berkaitan langsung dengan urusan keseharian masyarakat. Oleh karena itu, Pemda dan DPRD perlu mendapatkan masukan-masukan intensif dari masyarakat yang bisa diperoleh melalui teknologi informasi.
“Jadi semua itu menciptakan iklim yang kondusif untuk kita terus berinovasi, dan terus bisa mengusulkan,” imbuhnya.
Masih menurut Emil Dardak, tantangan yang dihadapi dalam reformasi birokrasi saat ini berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang notabene setiap penggunaannya ada tahapan atau prosedurnya. Namun terkadang, persoalan tersebut berbenturan dengan keputusan atau kebijakan yang harus segera diambil. Alasannya karena berhubungan dengan sesuatu yang urgent.
“Ada juga kekhawatiran bahwa apabila kita melakukan terobosan itu bisa disalah artikan sebagai pengelolaan keuangan yang tidak baik, kedua bahwa efektifitas itu kadang kala memang tidak selalu ideal, sejalan dengan koordinasi prosedural,” ujarnya.
Terakhir, Emil Dardak yakin bahwa reformasi birokrasi akan mampu mendorong pemerintahan menjadi lebih baik. Syaratnya, masyarakat harus lebih proaktif mendukung pemerintah dan birokrasi dalam mengambil keputusan, kebijakan atau merumuskan undang-undang.
“Kita optimis, karena ini demokrasi, tetapi kata kuncinya masyarakat harus mau kita libatkan di dalamnya,” pungkasnya.(rr).
