LAMONGAN, beritalima.com – Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf meminta Kepala desa (Kades) bisa menciptakan Pemerintah desa / Pemdes yang bersih, efektif dan efisien. Sebab Kades adalah penentu keberhasilan pembangunan desa, dan bersentuhan secara langsung dengan rakyat.
“Pengaruh pemimpin sangat penting dalam perubahan dan pembangunan desa, termasuk kades yang dipilih langsung oleh rakyat. Apalagi, saat ini desa telah mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan diatur dalam UU. No. 6 Tahun 20014,” ungkap Gus Ipul sapaan lekat Wagub Jatim pada acara Pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang P-APDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kab. Lamongan, di Hotel Grand Mahkota, Lamongan, Kamis (16/03).
Gus Ipul menambahkan, melalui penerapan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan pemerintah desa Kades telah ditingkatkan perannnya, serta diberi anggaran dana desa. Namun demikian, dalam pengelolaan dana desa setiap Kades harus memperhatikan aturan yang berlaku. Karenanya, Pemprov telah melakukan pelatihan terkait pengelolaan keuangan pada Kades dan Sekder seluruh Jatim.
Disamping itu, pemerintah juga selalu berusaha membuat payung hukum yang mewadahi agar Kades tidak sampai terkena masalah. Dicontohkan untuk kasus prona yang terjadi beberapa waktu lalu, memang proses pronanya gratis namun pra pronanya yang belum jelas. Karenanya Pemprov telah menyampaikan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk segera dibuat payung hukumnya.
“Pemerintah desa yang bersih juga harus ditunjang tertib administrasi sesuai ketentuan atau hukum yang berlaku. Hal ini untuk mencegah agar Kades dan perangkatnya tidak sampai tersangkut masalah yang tidak dikehendaki khususnya terkait hukum,” terangnya.
Selain menciptkan Pemdes yang bersih, Gus Ipul juga meminta, agar Kades bisa menggerakkan perekonomian di desanya. Sebab jika perekonomian desa meningkat maka tidak akan terjadi urbanisasi, karena kemakmuran masyarakatnya terjamin. Untuk mewujudkan kemajuan ekonomi dibutuhkan kreatifitas seorang Kades, yang mengetahui dengan detail potensi desanya. Apalagi, saat ini pemerintah pusat tengah menggalakkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Keberadaan BUMDes harus bisa dioptimalkan untuk mendatangkan keuntungan dan manfaat sebesar-besarya untuk masyarakat desa. Konsep yang digunakan nantinya dengan membuat alternatif pembiayaan, sehingga tidak hanya mengandalkan APBD atau APBN,” ungkapnya.
Pada kesempatan sama, Gus Ipul berpesan agar Kades fokus pada dua hal yakni menghadirkan SDM yang unggul dan pembangunan infrastruktur desa. Dalam rangka menciptakan SDM unggul harus diwujudkan melalui pendidikan berkualitas yang berbasis pada karakter dan akhlak. Sedangkan dalam hal pembangunan infrastruktur, Kades dan jajarannya supaya berkoordinasi dan berkomunukasi dengan pemerintahan diatasnya baik kecamatan dan kabupate/kota.
“Kades, camat, dan bupati/walikota harus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur desa. Sebab jika pembangunan suatu desa berhasil maka kecamatan, kabupaten/kota serta provinsi juga akan berhasil,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Lamongan H. Fadeli , SH, MM, menyampaikan, Kab. Lamongan merupakan daerah kedua yang memiliki desa terbanyak di Jatim yakni 462 desa. Untuk menunjang perekonomian pedesaan di Kab. Lamongan juga telah dibentuk 262 BUMDes, meskipun baru 195 yang aktif.
Selain itu Pemkab Lamongan juga membuat program keroyokan lintas instansi, seperti Gerakann Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap). “Pada pengurus DPC P-APDESI yang baru saja dilantik, saya pesan supaya segera membuat program yang bertujuan memajukan desa,” ujarnya.
Acara tersebut dihadiri oleh 462 Kades dari Kab. Lamongan, serta beberapa perwakilan Pengurus DPC LP. APDESI Lampung, Kediri, dan Nganjuk. Turut hadir Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) P-APDESI Budiman Sujatmiko dan Sekjen DPP P-APDESI Eka Saputra. (**).
