KUPANG, beritalima.com – Pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) umumnya berwatak tenang dan pendiam. Karena setiap hari sesudah mengisi daftar presensi, para pegawainya langsung berhadapan dengan mesin komputer dan bergulat dengan data sampai jam pulang kantor.
“ Saya berharap agar data yang dihasilkan semakin berkualitas sehingga dapat memberi kepuasan bagi penggunanya” pinta Wakil Gubernur NTT, Benny Litelnoni dalam sambutannya saat membuka kegiatan Rapat Teknis Pimpinan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2017 di Hotel T-More Kupang, Selasa (4/4/2017).
Tema rapat teknis tersebut adalah Sensus Ekonomi 2016 Berkualitas dan Peningkatan Budaya Kerja.
Wagub Litelnoni menyatakan, data statistik sangat penting bagi semua kalangan.
Data stastik tidak hanya penting bagi pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan mengevaluasi proses pembangunan, tapi juga berguna untuk pengusaha, politisi, pedagang, petani dan lain sebagainya. Tuntutan terhadap pemenuhan data yang kredibel dan cepat merupakan suatu keharusan dalam mengantisipasi perubahan.
Lebih lanjut, Wagub menguraikan bahwa dengan perkembangan arus teknologi dan informasi yang begitu cepat, data stastik sangat penting bagi para penentu kebijakan dan keputusan pada tingkat lokal.
“Saya berharap Rapat Teknis Daerah (Ratekda) ini mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pemerintah daerah, dalam mengetahui perkembangan daerahnya. Data itu juga dapat menjadi pijakan dalam mengimplementasikan visi dan misi para kepala daerah untuk membangun daerahnya,” pungkas Wagub Litelnoni.
Sementara itu, Kepala BPS Pusat, Suhariyanto dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Biro Kepegawaian BPS, Setianto juga mengharapkan seluruh jajaran BPS Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar memperkuat kualitas data dengan melakukan verifkasi data dari petugas lapangan.
“Pada bulan Agustus sampai dengan September 2017, BPS akan melakukan Sensus Ekonomi 2016 lanjutan. Sensus tersebut dikhususkan pada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Tujuannya untuk mengetahui potensi ekonomi daerah di luar sektor pertanian. Dengan ditetapkan indikator rencana pembangunan baru yakni indikator ekonomi kreatif, pariwisata, kemaritiman, sumberdaya air dan kekerasan terhadap perempuan, jajaran BPS dituntut untuk bekerja lebih keras dan fokus,” jelas Setianto, sembari memotivasi segenap Pejabat BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sempat lepas pada tahun 2016.
Ketua Panitia Pelaksana, Demarce Sabuna dalam laporannya mengatakan, tujuan Rapat Teknis Pimpinan BPS Kabupaten/Kota adalah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan lanjutan Sensus Ekonomi Tahun 2016, melakukan evaluasi atas kegiatan BPS Tahun 2016 dan rencana kerja tahun 2017 serta merumuskan percepatan perbaikan budaya kerja di lingkup BPS se-NTT.
Ratekda BPS NTT itu akan berlangsung selama empat hari, yaitu 4 – 7 April 2017. Pada hari pertama dan ketiga akan diadakan rapat pleno. Hari kedua akan diisi dengan rapat komisi dan hari terakhir akan diadakan kegiatan Outbond untuk menyegarkan suasana dan mempererat persaudaraan.
Tampak hadir pada pertemuan tersebut Unsur Forkompinda Provinsi NTT, Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwallapia, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-NTT serta pejabat eselon tiga dan empat BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT. (Ang)
