SOFIFI, beritalima.com - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Wahda Zainal Imam sebut kepala Bappeda Malut Samsudin Badur sangat lemah dalam koordinasi di tingkat kabupaten/kota. Dengan begitu, Rencana Program Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) tidak singkrong dengan kabupaten kota lain di Maluku Utara.
Wahda ketika ditemui sejumlah wartawan, Kamis (1/9), yang sedang makan durian, di desa Akelamo, Kecamatan Sahu Timur, Halmahera Barat (Halbar), bersama tujuh anggota lain, mengatakan, lemahnya kepala Bappeda Malut Samsudin Badur, terbukti dalam persoalan ketika dilakukan singkronkan program, padahal setiap tahun dilakukan Musrembang tingkat kabupaten.
”Lemahnya bappeda Malut karena tidak singkrong program antara kabupaten kota. Padahal, setiap tahun dilakukan Musrembang,”terang Wahda.
Lanjut dia, persoalan singkronisasi program tidak bisa dipandang hal biasa, Karena, Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yakni tugas utama melihat kabupaten dan kota disekeliling mereka dalam menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Maka dengan begitu, jika ditemui program yang tidak singkrong dipastikan kabupaten atau kota lain akan sulit. Dan Provinsi memiliki wilayah dan masyarakat adalah kabupaten dan Kota., jadi Bappeda Provinsi harus membuka diri untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh kabupaten dan kota lain guna persoalan RKP yang ditetapkan dapat berjalan secara seksama untuk menunjung peningkatan sejumlah sektor di masyarakat.
“Jangan Bappeda Provinsi kantongi hasil Musrembang lain, baru dalam rancangan bikin lain, itu, akan menjadi masalah. Karena, bukannya anggaran keluar untuk perubahan daerah tapi program yang bertumpuk pada suatu kegiatan dan akan tidak melahirkan kemajuan tapi berjalan ditempat,”kata Wahda.
Menurutnya, Kepala Bappeda Malut kurang sehat, dalam akselerasi itu tidak ada. Kan selama ini sampai sekarang, hampir tidak merupakan breackdown, jadi harus Bappeda betul – betul maksimal dan bila perlu membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk terkonektif.
“Ini loh skala prioritas di bidang,bukan berarti Kepala Bappeda Malut diam tidak tahu menahu dan tidak peduli,”pungkasnya. (ssd)