JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr H Mulyanto M Eng meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk berhati-hati membuat rencana, menariksubsidi Lliquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg.
Seperti diberitakan, Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara sembrono telah mencabut subsidi LPG 3 kg yang diperuntukkan buat Rumah Tangga Miskin (kurang mampu-red) mulai semester II/2020.
Sebelum menetapkan kebijakan tersebut, jelas anggota Komisi VII DPR RI itu kepada Beritalima.com di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1), Pemerintah terlebih dahulu diminta harus menyiapkan data jumlahmasyarakat miskin yang akan menerima kompensasi dari penghilangan subsidi LPG 3 kg tersebut.
“Kebijakan tersebut harus diperhitungkan secara cermat. Pemerintah yang berkuasa jangan sembrono. Soalnya, kebijakan penarikan subsidi Gas 3 kg berdampak luas bagi masyarakat,” kata wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut.
Kami dari Fraksi PKS, lanjut Mulyanti, pada dasarnya memaklumi kebijakan itu asalkan pada saat yang sama Pemerintah menyediakan kompensasi langsung kepada masyarakat. PKS sepakat bahwa subsidi diberikankepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan pada komoditas yang disalurkan.
Untuk itu, kami dari Fraksi PKS yang betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat di Parlemen, meminta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM menghitung secara cermat besaran jumlah masyarakat miskin calon penerima kompensasi pencabutan subsidi LPG 3 kg.
“Dengan begitu, pemberian kompensasi tersebut tak jatuh kepada mereka bukan yang dituju seperti banyak terjadi selama ini, tetapi tepat kepada sasaran masyarakat penerima kompensasi,” ujar Mulyanto.
Dikatakan Mulyanto, sedikitnya ada dua hal yang benar-benar perlu dapat diperhatikan Pemerintah dalam pendistribusian kompensasi penarikan subsidi LPG 3 kg. Pertama, kompensasi diberikan kepada ‘orang yang membutuhkan’ dengan data by name by address yang akurat.
Kedua, kelebihan anggaran subsidi LPG 3 kg dapat dialihkan untuk subsidi listrik sehingga harga listrik untuk golongan rumah tangga tidak mampu 900 VA tidak naik. Kami dari Fraksi PKS, ungkap Mulyanto, berharap pada saat yang sama Pemerintah gencar mengembangkan jaringan gas alam. Agar kebutuhan gas yang murah buat masyarakat tetap terpenuhi.
“Hal tersebut bakal mengurangi secara signifikan ketergantungan Indonesia pada impor gas. Dengan demikian defisit transaksi berjalan dan penggerusan devisa karena impor LPG dapat dikurangi,” demikian Dr H Mulyanto M Eng. (akhir)
