JAKARTA, Beritalima.com– Penyekatan larangan mudik ternyata menimbulkan kemacetan hingga 8 km di jalan tol Cikampek, tepatnya menjelang Gerbang Tol Cikarang Barat menuju Cikampek. Akibatnya, petugas memutuskan memberhentikan sementara penyekatan mudik agar lalu lintas lancar kembali, sehingga diperkirakan banyak pemudik yang lolos dari penyekatan.
Penyekatan kemudian akan kembali dilakukan apabila kondisi lalu lintas mulai terurai. Seperti diketahui, Operasi Ketupat Jaya 2021 dimulai 6 Mei 2021 pukul 00.00 WIB, dan berakhir 17 Mei 2021. Selama masa itu, petugas melakukan penyekatan kepada warga yang hendak mudik.
Pengendara yang terjaring operasi langsung diminta putar balik, kembali ke lokasi asal. Sedangkan kendaraan angkutan barang atau logistik, kendaraan dinas, warga yang hendak mengunjungi orang meninggal atau sakit, dan ibu hamil yang akan bersalin boleh melanjutkan perjalanan.
Di sektor penerbangan, ungkap wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Suryadi Jaya Purnama kepada awak media, Jumat (7/5) malam, Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat terjadi kecolongan, dimana seorang penumpang pesawat yang dinyatakan positif Covid-19 berhasil menyelinap masuk ke bagian check in hingga berhasil terbang dari Bandara Ahmad Yani, Semarang ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
Yang bersangkutan saat masuk bandara, kata anggota Komisi V DPR RI membidangi transportasi, infrastruktur dan perumahan rakyat tersebut, menunjukkan dokumen kesehatan setelah divalidasi KKP diarahkan isolasi mandiri. Tapi yang bersangkutan tidak kembali tapi memutar dan malah masuk ke tempat check-in.
Akibat keteledoran ini pihak terkait telah melakukan koordinasi antara lain soal penanganan penumpang yang berdekatan dengan penumpang bersangkutan, dimana dari 24 penumpang dalam penerbangan itu, 12 diantaranya dilakukan tracing karena duduknya berdekatan.
Dari sisi peraturan Pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan ketentuan. Yang terakhir terdapat perubahan ketentuan terkait mudik lokal dalam wilayah aglomerasi, dimana Pemerintah kini resmi melarang kegiatan mudik Lebaran di semua wilayah, tanpa pengecualian. Sebelumnya, ada ketentuan diperbolehkannya mudik lokal dalam wilayah aglomerasi.
Atas beberapa kejadian ini, jelas sekali, Pemerintahan Jokowi memang tidak siap atas implikasi yang terjadi akibat peraturan. Karena itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI meminta Pemerintahan Jokowi memperbaiki koordinasi dan prosedur agar kejadian serupa tidak terulang.
Bila perlu, kata Suryadi, dilakukan pemeriksaan berlapis dengan tujuan tak terjadi kemacetan atau kerumunan, yang malah menimbulkan resiko penularan. Sebab, semakin lama seseorang berada dalam perjalanan, mereka semakin lelah dan tinggi pula resiko penularan yang terjadi.
“Selain itu pemeriksaan berlapis juga memperkecil kemungkinan lolosnya orang-orang yang dilarang melakukan perjalanan, baik itu di sektor perjalanan darat, laut maupun udara seperti yang terjadi di Bandara Ahmad Yani Semarang,” kata Suryadi.
Dari sisi peraturan, kata Suryadi, Fraksi PKS juga berharap Pemerintahan Jokowi konsisten membuat ketentuan dan menegakkannya. Apalagi pandemi ini telah berlangsung lebih dari setahun, seharusnya Pemerintah telah memiliki standard penanganan pandemi yang baku dari pengalaman selama ini.
Fraksi PKS berpendapat, esensi dari pelarangan mudik seharusnya lebih ditekankan pada pencegahan penyebaran virus akibat adanya perjalanan orang melalui pengendalian. Ini dapat dilaksanakan dengan menegakkan protokol kesehatan secara ketat, bukan melakukan pelarangan perjalanan orang yang kenyataannya mudah dilanggar.
“Dengan pengendalian perjalanan orang, dan pengawasan ketat diharapkan penanganan pandemi beserta dampak ekonominya dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan tepat sasaran,” demikian Suryadi Jaya Purnama. (akhir)
