MADIUN, beritalima.com- Walikota Madiun, Jawa Timur, membuka acara “Sosialisasi Kesetaraan Gender Bagi OPD Dan Ormas” yang diselenggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, di gedung Diklat, Jalan Duku, Kota Madiun, Kamis 7 September 2017.
Dalam sambutannya, Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, mengatakan, berbicara masalah gender, kaum ibu belum dalam posisi kodratnya. “Di Kota Madiun, jumlah anggota dewan antara perempuan dengan laki-laki banyak mana? ASN, banyak laki-laki apa perempuan? Kalau jawabnya klesak-klesik (bisik-bisik), berarti acara ini, pas,” kata H. Sugeng Rismiyanto, mengawali sambutannya.
Menurutnya lagi, acara ini sebenarnya untuk mengikis habis adanya gender gate (pembatas-red). Yakni ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. “Karena itu saya ingin program-program berpihak kepada perempuan. Kota Madiun kalau tidak ada perempuan, kalau tidak ada PKK mungkin sulit mencapai sasaran perempuan yang berbasis gender,” tambahnya.
Karena itu, lanjutnya, kata kunci agar mendapat kedudukan yang sama di bidang hukum, dibidang pendidikan, dibidang kesehatan dan dibidang politik, masyarakat harus membuka diri untuk perempuan dan laki-laki secara imbang.
“Yaitu yang disebut dengan women empower (memberikan kesempatan/wewenang kepada perempuan-red). Yakni harus memberikan kesempatan pemberdayaan kepada kaum perempuan. Ini di semua lini. Jadi kalau ada anak putus sekolah, itu juga harus dihitung. Banyak perempuannya atau laki-laki? Kemudian kesempatan untuk belajar, untuk mendapatkan suatu klasifikasi dari Pemkot Madiun, banyak berpihak kepada laki-laki atau perempuan?,” katanya dengan nada tanya.
Sugeng juga melakukan ‘protes’ atas ketentuan keterwakilan perempuan di kursi DPRD yang menentukan 30 persen untuk perempuan. “Ini diskriminasi tidak? Kenapa cuma 30 persen. Kok tidak 50 persen? Toh nanti ujung-ujungnya khan siapa yang memilih,” tuturnya lagi-lagi dengan nada tanya.
Bahkan Sugeng juga menyinggung tentang bakal calon walikota Madiun. Pasalnya hingga saat ini, bakal calon walikota yang mengambil formulir pendaftaran di kantor cabang Parpol, tidak ada yang perempuan.
“Saya membaca di koran, ini calon walikota perempuan belum ada. Kenapa ya tidak berani (mendaftar)? Padahal jumlah penduduk Kota Madiun banyak perempuan. Artinya apa? Ini ada peluang. Tapi kalau tidak diambil, jangan salahkan laki-laki,” tanya Sugeng.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Heri Suwartono, mengatakan, acara sosialisasi gender ini diselenggarakan agar setelah dilakukan sosialisasi, diharapkan peserta mendapatkan pemahaman yang benar tentang problematika gender.
“Yakni berupa keadilan gender. Sehingga nantinya peserta dapat melaksanakan peran, fungsi dan tanggungjawab masing-masing didalam upaya meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” kata Heri.
Sosialisi yang dihadiri seluruh OPD, ketua Tim Penggerak PKK dan perwakilan dari masyarakat ini, duduk sebagai nara sumber yakni Sekda Kota Madiun, H. Maidi dan drg. Rohindah, dari Pemprov Jawa Timur. (Rohman/Dibyo).
Foto: Rohman/beritalima.com
