MADIUN, beritalima.com- Rumah Bondan Panji Saputra di Jalan Cokrobasanto RT V RW II Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun, yang juga adik kandung Walikota Madiun, digeledah oleh enam petugas dari KPK, Rabu 23 November 2016, sekitar pukul 11.30 WIB.
Petugas KPK datang dengan pengawalan dua petugas dari Polres Madiun Kota. Namun hingga berita ini diturunkan, petugas KPK belum keluar. Disaat bersamaan, beberapa petugas dari KPK juga kembali menggeledah rumah pribadi walikota Madiun, H.BambangIrianto, di Jalan Jawa Kota Madiun. Sementara itu, saat ini H. Bambang Irianto sedang menjalani pemeriksaan kedua di kantor KPK sebagai tersangka.
Diberitakan sebelumnya, Walikota Madiun, Jawa Timur, H. Bambang Irianto, kembali menjalani pemeriksaan di KPK untuk yang kedua kalinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM) senilai Rp.76,5 miliyar, Rabu 23 November 2016.
Untuk itu, orang nomor satu di Kota Pecel ini, telah menyiapkan enam orang pengacara menghadapi penyidik KPK. Enam pengacara yang disewa walikota yang juga politisi Partai Demokrat ini, tiga orang dari Jakarta, tiga orang dari Madiun.
Menurut salah satu penasehat hukum H. Bambang Irianto, Indra Priangkasa, enam pengacara yang mendampingi kliennya yakni dirinya sendiri dan dua orang lagi dari kantor pengacara Indra Priangkasa & Partners dan tiga orang lagi dari kantor pengacara Dody Abdul Kadir & Asosiates dari Jakarta.
“Yang mendampingi pak BI (Bambang Irianto), tiga orang dari Kantor pengacara Indra Priangkasa & Partnes dari Madiun dan tiga orang lagi dari kantor pengacara Dody Abdul Kadir & Asosiates dari Jakarta,” terang Indra Priangkasa melalui sambungan.
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut kiat apa yang dipersiapkan untuk menghadapi penyidik KPK, menurutnya, tim penasehat hukum tidak melakukan persiapan khusus dengan alasan semua barang bukti telah disita KPK.
“Persiapan apa? Tidak ada persiapan khusus karena semua bukti khan sudah disita KPK. Kita fight (bertarung) di pengadilan saja nanti,” lanjutnya.
Sementara itu ketika disinggung apakah akan mengajukan praperadilan atas penetapan walikota Madiun sebagai tersangka, menurutnya belum berpikir ke arah itu. “Sampai saat ini belum ada pembicaraan ke arah itu (mengajukan praperadilan). Tapi kalau beliau minta itu (mengajukan praperadilan), akan kita beri pemahaman tentang konswekensinya. Karena praperadilan itu bisa menang bisa kalah,” pungkas Indra.
Walikota Madiun, H. Bambang Irianto, pertama diperiksa KPK dengan status tersangka, Selasa 8 November 2016, lalu. Namun saat itu, menurut Indra Priangkasa, pemeriksaan belum menyentuh ke pokok perkara. Karena yang ditanyakan hanya seputar identitas, riwayat hidup dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) H. Bambang Irianto selaku walikota Madiun.
Sekedar mengingatkan, setelah melakukan penyelidikan berbulan-bulan, akhirnya KPK meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM) dengan tersangka Walikota Madiun H. Bambang Irianto, Senin 17 Oktober 2016.
Walikota Madiun diduga secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan atau menerima gratifikasi saat pembangunan PBM tahun 2009-2012 yang pada saat dilakukan berhubungan dengan jabatannya.
Atas perbuatannya, Bambang Irianto dijerat dengan pasal 12 huruf i atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Dibyo).
