MANOKWARI, Berita lima.com – Tinggal selangkah lagi pendaftaran bakal calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, karena itu diminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Kesbangpol serta panitia seleksi harus menyeleksi betul persyaratan yang sudah ditentukan.
Salah satu bakal calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat dari bidang agama, Pdt Leonard Yarollo,S.Th,S.H menegaskan bahwa persyaratan harus ditegakan.
Dimana dalam persyaratan pendaftaran calon komisioner pada lembaga kultur orang asli papua (OAP) ini diwajibkan tingkat pendidikan minimal atau paling rendah Strata satu (S1)
“Setiap anak papua yang mau mendaftar sebagai anggota MRP Provinsi Papua Barat dari 3 pilar, adat, agama dan perempuan wajib hukumnya harus berpendidikan strata satu (S1) tidak ada kompromi” tegas Yarollo dalam keterangan persnya kepada wartawan di Manokwari, Kamis (16/03/2017)
Karena tugas anggota Majelis Rakyat Papua itu membuat peraturan daerah privinsi (Perdasi) dan peraturan daerah khusus (Perdasus) untuk kepentingan orang asli papua (OAP).
Tujuan anggota MRP Papua Barat harus tingkat pendidikannya sarjana agar dapat memahami serta bisa membuat regulasi terkait kebutuhan masyarakat asli Papua sesuai UU nomor 21 tahun 2001 sebagaimana dirubah dengan UU 35 tahun 2008 tentang otonomi khusus Papua.
“Bagaimana MRP-PB berargumen dengan DPR-PB, harus paham dulu regulasi yang diajukan, nah mau tidak mau, suka tidak suka perwakilan 12 Kabupaten dan 1 kota dititik beratkan pada 3 pilar adat, agama dan perempuan harus berpendidikan S1” tegasnya lagi.
Yarollo menambahkan dirinya sudah siap untuk diseleksi berkasnya dan bertarung menjadi anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat perwakilan dari organisasi Gereja Bethel Indonesia, Pentakosta di Tanah Papua.
Alumni STIH Manokwari, sehingga tidak diragukan lagi keabsahan ijasahnya yang sudah diakreditasi Badan Akreditasi Negara Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Kemudian diharapkan Panitia seleksi (Pansel) dalam perekrutan calon anggota MRP Papua Barat harus transparan sehingga hasil yang diputuskan juga sesuai dengan perturan serta mekanisme yang telah ditentukan.
“Panitia seleksi rekrutmen anggota MRP Papua Barat harus transparan sehingga hasilnya juga tidak cacat, dapat diterima semua kalangan masyarakat, terutama orang asli papua (OAP) .(AB)
