JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPP bidang Ekonomi&Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr Hj Anis Byarwati mengatakan dari beberapa indikator makro dan kondisi saat ini memperlihatkan pemulihan ekonomi nasional lambat dan belum berada pada kondisi yang diharapkan.
Pandangan anggota Komisi XI DPR RI bidang Keuangan, Perbankan dan Pembangunan itu setelah Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester I/2021 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pekan ini.
Anis membeberkan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional semester I/2021 berada pada kisaran 3,1-3,3 persen, masih jauh dibawah target APBN tahun ini 5 persen. “Pertumbuhan ekonomi nasional juga berada dibawah prediksi pertumbuhan ekonomi dunia 5,7 persen, ASEAN 5,1 persen. Ini menunjukkan pemulihan ekonomi Indonesia lebih lambat dibandingkan ekonomi dunia maupun ASEAN,” kata dia.
Sebab itu, Pemerintah harus mengoptimalkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang lebih tepat sasaran agar mampu mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. “Begitu juga dengan belanja produktif harus diperkuat untuk mendorong efektifitas dan efisiensi belanja kementerian dan lembaga. APBN belum efektif mendorong pemulihan ekonomi.”
Rendahnya inflasi menjadi catatan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Menurut dia, rendahnya inflasi menandakan roda perekonomian belum pulih. “Sampai semester I/2021, inflasi tercatat 1,33 persen (yoy), berada dibawah target APBN tahun ini 3,0 persen, bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 1,96 persen (yoy),” jelas Anis.
Pemegang gelar doktor ekonomi syariah Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini mengatakan, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan semakin parah, disertai kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan daya beli dan konsumsi masih cenderung terbatas.
“Untuk mengerakan roda ekonomi, Pemerintah harus konsistensi dan disiplin dalam penanganan Covid 19, terukur menjalankan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Daurat, mendorong vaksinasi, testing, dan tracing,” ungkap Anis.
Pencapaian dan realisasi Program PEN belum optimal. “Realisasi Semester I/2021 masih tergolong rendah yaitu Rp252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu Rp 699,4 triliun. Khususnya serapan untuk Klaster kesehatan Rp 47,7 triliun (24,6 persen) dan serapan Klaster dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan korporasi Rp51,3 triliun (29,8 persen). (akhir)
