Bamsoet Minta Pemerintah Sosialisasikan Soal Vaksin ke Masyarakat

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera melaksanakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar program vaksinasi Covid-19 dapat selesai kurang dari satu tahun.

“Persoalan itu sangat penting. Dan, segera menentukan timeline yang tepat dalam perencanaan program vaksinasi Covid-19 untuk mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/1).

Karena itu, kata politisi senior Partai Golkar ini, MPR RI menyarankan agar vaksin dapat diberikan secara cepat, tetapi juga tepat, sehingga penetapan waktu penggunaan vaksin harus segera ditetapkan dari sekarang.

Wakil rakyat Dapil VII Provinsi Jawa Tengah tersebut mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar segera menetapkan izin penggunaan/edar darurat atau Emergency Use of Authorization (EUA) vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia karena diperkirakan mulai minggu depan atau sekitar pertengahan Januari 2021, vaksin akan mulai diberikan kepada masyarakat.

“Pemerintah segera menetapkan Standard Operasional Procedure (/SOP) dan prosedur vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat, dari mulai persiapan pelaksanaan vaksinasi seperti pendistribusian vaksin, lokasi pemberian vaksinasi, proses antrian vaksinasi, dan penentuan tahapan prioritas pemberian vaksin Covid-19,” papar dia.

Bamsoet meminta Pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, cetak, siaran, atau melalui tokoh-tokoh masyarakat, mengenai program vaksinasi Covid-19 agar meyakinkan dan mengedukasi masyarakat bahwa vaksin akan diberikan secara gratis dan demi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.

“Pemerintah harus menginformasikan kepada masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dalam dua tahap kepada 181,5 juta penduduk. Tahap pertama dilaksanakan Januari-April 2021 kepada 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik di seluruh daerah, dan tahap kedua akan dimulai dari April 2021-Maret 2022 kepada masyarakat lainnya,” jelas Bamsoet. (akhir)

 

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com

Pos terkait