Dilema Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19

  • Whatsapp

beritalima.com | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pejuang Republik Indonesia (FKM-UPRI) kembali mengelar kajian kelas Socrates Metods dengan mengambil tema Menyelaraskan Pengendalian Covid-19 dan Ketahanan Ekonomi Nasional (Perspektif Ekonomi Kesehatan) yang di bawakan oleh Guru Besar Program Pascasarjana Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (UNHAS) Bapak Prof. Dr. Amran Razak, SE., M. Sc dan Disonansi Sosial dan Efektivitas Pelaksanaan PSBB yang dibawakan oleh DR. Adam Badwi, S.KM., MM. yang merupakan Wakil Dekan I FKM UPRI Makassar.

Kegiatan ini digelar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 melalui aplikasi Zoom dan menjadi partisipan pada kegiatan ini adalah peserta yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Moderator kegiatan ini di moderatori oleh Ibu Muliani Ratnaningsih, S.KM., M. Kes yang merupakan ketua jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK) FKM UPRI.

Prof Amran Razak dalam kesempatannya di Kelas Socrathes Method FKM UPRI Makassar, menyajikan kesimpulan bahwa dinamika kebijakan optimal tergantung pada dinamika epidemi. Namun demikian, prinsip dasar ilmu ekonomi sangat terkait dengan harga bayangan risiko infeksi, ‘simalakama’ antara kematian & kemakmuran ekonomi, dan imunisasi yang dinamis dan penyebaran infeksi.

Secara gamblang dan bebas, Prof Amran Razak melanjutkan pandangannya bahwa dengan nilai ekonomis anggaran yang disediakan pemerintah secara nasional, berpotensi tidak tepat sasaran disebabkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), yang dianggap banyak pihak sangat lemah dari aspek pengawasan dan audit keuangan.

Dr. Adam Badwi, S.KM., MM. menyatakan dalam materinya “PSBB merupakan pilihan kebijakan yang dipilih pemerintah dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Namun beberapa permasalahan dalam penanganannya yakni dari sisi implementasi kebijakan yang belum optimal diantaranya proses birokrasi yang rumit dan tidak berbasis data riset, pada sisa lainnya; penerimaan masyarakat untuk patuh atas kebijakan PSBB yang disebabkan karena pengkomunikasian melalui bahasa yang rumit dipahami, ditambah lagi kurangnya keterlibatan masyarakat yang berdampak pada kepatuhan masyarakat” Ungkapnya

Wakil Dekan I FKM UPRI ini menambahkan bahwa “Dengan berbagai permasalahan tersebut memunculkan disonansi sosial pada masyarakat karena adanya dualitas pengetahuan, dualitas, sikap, dualitas persepsi dan tindakan hipokrit dalam masyarakat. Terjadinya disonansi sosial ini akan membuat masyarakat mengambil langkah alternatif untuk mengurangi dan menghilangkan disonansinya yang berujung pada munculnya permasalahan baru dalam pencegahan penularan COVID-19 ini” Ucapnya saat membawakan materinya.

www.beritalima.com

Rijalul Jabar, S.KM., M. Adm. Kes yang merupakan salah satu peserta memberikan pernyataan “Kajian socrates dari FKM UPRI selalu memberikan topik terbaik, kekinian dan memberikan solusi, seperti halnya dalam kelas hari ini, perencanaan yang berorientasi manusia jadi hal utama, dan penguatan pengetahuan yang benar dan satu sumber dapat memberikan kesatuan pemahaman masyarakat dan mengeliminasi disonansi sosial”Ungkap Tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang ini.

www.beritalima.com
www.beritalima.com
www.beritalima.com

Pos terkait