JAKARTA, beritalima.com –
MENTERI Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, 27 Juli 2016, disibukkan carut marut Terminal-3, Bandara Soekarno Hatta yang ditinggalkan dirinya setelah dipilih jadi menteri.
Kali ini, Budi kembali mendadak sibuk usai mendapat teguran dari Presiden Jokowi saat rapat kebinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9/2016) terkait dwelling time (waktu bongkar muat) di pelabuhan.
Budi pun mengumpulkan Pelindo I hingga IV untuk rapat membahas masalah dwelling time.
Kemenhub kata Budi, akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perhubungan Laut yang isinya menetapkan standar pelayanan untuk seluruh pelabuhan besar di Indonesia.
Budi menambahkan bahwa Pelindo I-IV harus memenuhi peralatan-peralatan yang dibutuhkan agar kapasitas pelabuhan dapat dimaksimalkan. Apabila ada peralatan yang kurang, mereka harus melengkapi.
“Kalau Pelindo tertentu punya 4 alat cukup, ya sudah. Ada Pelindo yang lain cuma punya 2 dan itu kurang. Kita akan minta mereka (Pelindo) meningkatkan. Selama ini ada yang punya 4 tapi yang operasi cuma 1 karena rusak atau pura-pura rusak. Kalau memang alatnya terpasang sekian, harus jalan semua,” papar Budi.
Usai rapat, Dirjen Pehubungan Laut Kemenhub, Antonius Budiono, mengatakan bahwa selama ini pemberlakuan SK Dirjen hanya di pelabuhan Tanjung Priok.
“Karena kalau kita ingin menilai kinerja suatu Pelindo itu indikatornya sama, kita keluarkan SK pekan depan untuk direspons Pelindo I, III, dan IV,” kata Antonius dalam konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (17/9/2016).
Selain itu, Pelindo I sampai IV diminta menurunkan tarif agar biaya di pelabuhan Indonesia lebih kompetitif. “Berikutnya tarif, kita akan buat sesi khusus karena kita ingin tarif yang kita terapkan di masing-masing Pelindo lebih kompetitif,” tutupnya.
Reporter: Pahala Simanjuntak
