Jakarta, beritalima.com|- Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong pemerintah segera membenahi ketimpangan regulasi dan memberikan insentif pajak bagi industri pariwisata berbasis konservasi. Hal ini disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII bersama Kementerian Pariwisata di Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor, Jawa Barat (16/4).
Dalam kunjungannya, Novita menilai secara kualitas dan kuantitas koleksi satwa Taman Safari Indonesia memiliki daya saing yang tidak kalah, bahkan disebut melampaui kebun binatang kelas internasional seperti di Singapura dan Malaysia. Namun, keunggulan itu dinilai belum ditopang oleh kebijakan negara yang memadai.
“Di negara lain, taman hiburan berbasis satwa sudah mendapat insentif pajak. Sementara di Indonesia, masih ada disharmoni regulasi antara pusat dan daerah yang justru menjadi penghambat,” ujar Novita.
Pernyataan ini membuka persoalan klasik dalam tata kelola pariwisata nasional. Ketika potensi sudah tersedia, tapi regulasi belum mampu mengikuti kebutuhan industri. Insentif fiskal yang timpang membuat daya saing sektor ini tergerus, bahkan di tengah tren global yang semakin menekankan wisata berbasis edukasi dan konservasi.
Lainnya disinggung Novita terkait peran sosial korporasi dalam mendorong pemerataan ekonomi. Ia meminta agar Taman Safari tidak hanya menjadi destinasi utama, tapi juga motor penggerak bagi desa-desa wisata di sekitarnya untuk menggairahkan ekonomi daerah (termasuk UMKM).
Menurutnya, konsep “bapak asuh” bagi destinasi lokal perlu diwujudkan secara konkret melalui paket wisata terintegrasi. Langkah ini dinilai penting untuk membuka akses pasar bagi pelaku usaha kecil yang selama ini kerap terpinggirkan.
“Ada banyak desa wisata berprestasi, tapi tidak punya akses kolaborasi. Di sinilah peran besar Taman Safari untuk menarik mereka masuk dalam ekosistem wisata yang lebih luas,” jelassnya. Namun, di tengah dorongan ekspansi industri, muncul pertanyaan yang tak kalah penting: sejauh mana standar kesejahteraan satwa benar-benar menjadi prioritas?
Meski tidak diulas panjang, isu standarisasi medis atau Kesehatan satwa menjadi catatan krusial, mengingat meningkatnya sorotan publik terhadap praktik konservasi yang berkelanjutan dan etis. Intinya, Novita memastikan Komisi VII akan mengawal sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Tujuannya, agar industri pariwisata konservasi tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga mampu menjadi pilar ekonomi nasional yang kompetitif di tingkat global.
Sorotan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah agar tak berhenti pada promosi destinasi. Tanpa reformasi regulasi yang serius dan standar jelas—baik dari sisi fiskal maupun kesejahteraan satwa—ambisi menjadikan pariwisata konservasi sebagai kekuatan ekonomi nasional berisiko tinggal sebagai wacana.
Jurnalis: rendy/abri
