SURABAYA, beritalima.com | Anggota DPRD provinsi Jawa Timur Dr dr Benjamin Kristianto MKes MARS menuturkan bahwa saat ini pihaknya merasa bersyukur bahwa SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) sudah mengalami banyak perubahan.
Yang mendapat banyak sorotan saat system zonasi diberlakukan. Jutaan kritikan dan protes terus dilayangkan pada menteri pendidikan, yang saat itu dijabat oleh Muhajir Effendi.
Seiring perjalanan waktu, anggota DPRD provinsi Jawa Timur juga memberikan banyak masukan agar system zonasi dievaluasi. Hingga saat ini, system zonasi mulai melunak, sehingga masyarakat sudah mulai bisa menerima.
dr Benjamin menjelaskan bahwa sebuah program itu membutuhkan suatu proses agar bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini mengungkapkan bahwa pihaknya pernah mengusulkan agar setiap kecamatan memiliki satu Puskesmas agar masyarakat bisa menjangkau saat membutuhkan perawatan kesehatan di wilayahnya.
“Alhamdulillah, ternyata usul kita mendapatkan tanggapan yang positif, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Sampai saat ini di Indonesia disetiap kecamatan sudah memiliki Puskesmas. Ini memudahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” terang pemilik rumah sakit Shella Medika ini.
Begitupun di system SPMB yang masih memiliki banyak kekurangan, terutama di kecamatan masih banyak yang belum memiliki SMAN dan SMKN. Sehingga masyarakat mengeluh karena jarak sekolah sangat jauh dari tempat tinggal mereka.
“Dalam membentuk generasi muda yang berkualitas baik, tentu kita mengharapkan pada saat penerimaan siswa baru bisa masuk sekolah dengan mudah, terutama yang mau masuk ke SMKN dan SMAN. Kami mengharapkan semua siswa memiliki kesempatan untuk masuk ke SMAN dan SMKN yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya,” tegas politisi partai Gerindra ini.
dr Benjamin mengakui jika pihaknya masih mendapatkan keluhan terkait di wilayah mereka belum ada SMAN dan SMKN, sehingga sebagian besar masyarakat memutuskan anak mereka tidak lagi meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena terhalang oleh pendapatan mereka yang tidak memadai untuk biaya sekolah anak-anak mereka.
“Sekolah negeri di Indonesia masih menjadi idola dan incaran masyarakat. Kita menyadari bahwa pemprov Jatim belum bisa menjangkau wilayah di setiap kecamatan dibangun SMAN dan SMKN. Karena terkendala oleh anggaran,” sambungnya.
Namun wacana untuk membangun sekolah negeri disetiap kecamatan sudah lama direncanakan oleh komisi E DPRD provinsi Jatim. Berbagai masukan berupa ide kerjasama dengan pemerintah daerah juga sudah disampaikan ke Pemprov Jatim.
“Jangan menjadikan mereka berhenti sekolah karena terkendala biaya. Kita wajib membuka ruang bagi mereka untuk dapat berkarya terus. Disamping itu, kami berharap dengan diterimanya mereka di sekolah-sekolah negeri itu bisa memutuskan mata rantai kemiskinan, dan ini juga merupakan bagian dari upaya kami sebagai wakil rakyat yang ingin mewujudkan cita-cita anak-anak,” tukasnya .
Sebagai wakil rakyat, dr Benjamin terus mendesak pemprov Jatim untuk bisa membangun SMAN dan SMKN di setiap kecamatan. Dengan memudahkan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri, itu bagian dari kewajiban seorang legislatif.
“Anggaran pendidikan di Jatim ini lebih dari 30 persen, jadi saya yakin suatu saat nanti pemprov Jatim bisa memfasilitasi pembangunan SMAN dan SMKN di setiap kecamatan. Pemprov Jatim memiliki banyak pakar yang bisa menjembatani keinginan tersebut. Wong Puskesmas aja bisa dibangun di setiap kecamatan, apalagi membangun sekolah negeri yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini bagian dari upaya untuk meningkatkan IPM (Index Pembangunan Manusia) guna menyiapkan generasi emas 2045 mendatang,” pungkasnya.(Yul)
