Empat Kali Pemkab Probolinggo Meraih Opini WTP

  • Whatsapp

PROBOLINGGO, beritalima.com – Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo H. Musayib Nahrawi menerima secara langsung dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto, Jum’at (26/5/2017) di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.

Prestasi ini adalah kali keempat secara berturut-turut sejak LKPD tahun 2013. Prestasi tahun ini semakin istimewa karena Bupati Tantri diberi amanah menyampaikan sambutan mewakili para Kepala Daerah yang hadir sore itu.

Bupati Tantri menjelaskan, kalau penererimaan WTP tersebut merupakan hasil dari upaya kerja keras dan sinergitas semua pihak di Kabupaten Probolinggo.

Lebih lanjut Bupati Tantri menyampaikan bahwa opini WTP ini menjadi penting, karena sesuai dengan visi dan misi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut Bupati Tantri menyampaikan terima kasih atas komitmen bersama semua pihak di Kabupaten Probolinggo dalam meraih WTP untuk yang keempat kalinya ini. Termasuk juga hubungan baik BPK dengan Pemkab Probolinggo yang menurutnya cukup komunikatif dan solutif.

Selain Kabupaten Probolinggo, ada 7 (tujuh) daerah yang hari itu juga menerima LHP dan mendapatkan opini WTP yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Situbondo.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada daerah.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang telah menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu sehingga lebih dulu dapat menerima LHP sore itu,” katanya.

“Daerah yang meraih Opini WTP dapat menyelaraskan opini tersebut dengan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah,” ungkap Novian Herodwijanto menambahkan. (Anam Junaidi)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *