AMBON, BeritaLima.com,- Gubernur Maluku Said Assaf mengharapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dapat mempermudah koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Rovinsi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor jasa keuangan dalam memberdayaan ekonomi masyarakat Maluku. Sejumlah program sudah menjadi rencana TPKAD Maluku antara lain, peningkatan permodalan untuk UMKM, membukan akses keuangan masyarakat dengan rogram “satu desa satu agen laku pandai”, “simpanan pelajar (simpel) di 100 pulau” dan rogram pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengembangan pariwisata banda naira serta pendirian perusahan penjamin kredit daerah (jamkrida) Maluku. “Kami berharap TPKAD dapat lebih mempermudah koordinasi di lintas sektor antara Pemerintah Daerah, OJK serta sektor jasa keuangan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Maluku,”kata Gubernur. Bersamaan dengan pengukuhan TPKAD Maluku tersebut, juga dilakukan satuan tugas (satgas) waspada investasi provinsi Maluku. Satgas waspada investasi provinsi Maluku akan menangani permasalahan investasi ilegal secara lebih komreensip, dan melibatkan seluruh pemangku keentingan di provinsi Malukuvagar dapat menghindarkan masyarakat dari kerugian akibat berinvestasi pada perusahan /pihak yang tidak memiliki izin. Pembentukan satgas waspada investasi daerah merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama antara JK dengan enam kementerian dan lembaga zeperti Kepolisian RI, Kejakzaan Agung RI, Kementerian Perdagaan, dan UKM serta BKPM pada 21 Juni 2016. Pengukuhan TPKAD Provinsi Maluku dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Said Assagaf disaksikan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti Soetiono di Aula Lantai Tujuh Kantor Gubernur Maluku. Selasa (5/10/2016). Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungam Konsumen. Kusumaningtuti Soetiono dalam sambutannya mengatakan bahwa TPKAD merupakan bentuk kerjanyata OJK mendorong partisipasi sektor jasa keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program ekonomi kerakyatan yang mendukung roduktivitas masyarakat. “Penyediaan akses keuangan yang mudah, murah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang diikuti dengan peningkatan literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengatasi problematikan sosial yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran dan juga ketimpangan,” katanya. Data BPS menyebutkan, ditahun 2016 ini jumlah penduduk miskin di wilayah Maluku sampai Maret lalu telah tercatat sebanyak 327. 720 jiwa, atau sekitar 19, 18%, membaik dari posisi September 2015 yang terdata sebanyak 327. 770 atau sekitar 19, 36 % . Adapun rasio gini permaret 2016 tercatat 0,348 %, meningkat dibandingkan September 2015 yang hanya sebesar 0,338. Sementara berdasar survei OJK tahun 2013 lalu, serta tingkat literasi keuangan di Provinsi Maluku tercatat sebesar 20, 5 %. Angka tersebut berada dibawah indeks literasi keuangan Nasional sebesar 21,28% dan indeks inklusi keuangan 59,7 %. Indeks tersebut diartikan bahwa hanya 20 dari 100 penduduk di Maluku sudah memiliki tingkat pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan keyakinan yang memadai terhadap roduk dan layanan sektor jasa keuangan. Sementara untuk tingkat inklusi berarti hanya delapan dari seratus penduduk yang telah memanfaatkan produk dan layanan di sektor jasa keuangan. “Kondisi geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dengan tingkat akses laut yang tergolong sulit dan kondisi akses jalan darat yang beragam juga menjadi perhatian OJK dan pelaku jasa keuangan untuk lebih inovatif lagi dalam menjangkau masyarakat di Maluku,” tegasnya. (L.Mukaddar)
