Laitupa kepada wartawan di Ambon mengatakan, peran tersebut bukan saja menjadi perhatian DPP PAN di Jakarta, namun seluruh kader PAN di Maluku terutama di Kabupaten Maluku Tengah, akan selalu siap dalam mengawal pernyataan Ketua Umum DPP PAN itu. Sebab menurutnya, hal tersebut sangatlah penting. mengingat, Provinsi Maluku saat ini masih tertinggal jauh jika dilihat dari aspek isnfrastruktur pembangunan yang sejatinya menjadi tolak ukur, bagi kemajuan satu daerah.
“Kemarin yang waktu pidato Ketum kita Pak Zulkifli, ini menjadi perhatian serius. Nah kita ingin menyampaikan ini supaya masyarakat Maluku tahu bahwa PAN ini tidak bisa dianggap sebagai partai yang cuma hanya sekedar partai pendukung penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga penggagas untuk kepentingan Maluku dan kepentingan Indonesia dalam hal ini,”kata Laitupa di Ambon Rabu (10/8/2016)
Dikatakan, PAN melihat dan mengukur sejauh mana perkembangan Maluku yang pada saat ini masih sangat jauh tertinggal. Hasil pedapatan daerah yang saja masih sangat minim. Jika teliti pendapatan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) saja, Maluku baru menyedot kurang lebih Dua Triliun rupiah. Sementara jika dibandingkan dengan sumber kekeayaan alam yang ada di daerah tersebut maka akan sangat berbanding jauh. Sebab, Maluku memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, baik laut maupun darat.
“Maluku ini Semestinya saat ini tidak bisa lagi di perhitungkan persoalan daripada pada DAU ini. tidak diperhitungkan lagi DAU nya, karena itu hanya berbicara soal wilayah daratan saja, sementara kita punya luas wilayah terbesar adalah lautan,” ujarnya.
Selama ini DAU Maluku hanya dilihat dari hasil bumi darat saja, sementara hasil laut tidak diperhitungkan. Belakangan baru muncul blok masela yang diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan Maluku kedepan. Sebagaiaman diketahui Blok Masela tersebut bisa meningkatkan hasil pendapatan daerah hingga mencapai 15 sampai 17 triliun pertahun. Belum lagi ada beberapa blok-blok lainnya yang ada di daerah Kepulan itu.
Hal tersebut menunjukan betapa lambatnya pemerintah pusat dalam memperhatikan daerah itu. padahal, dengan meningkatnya pendapatan satu daerah maka tentu akan meningkat pula devisa yang akan disetor kepada Negara. Persoalan inilah yang menurut dia, harus segera dipikirkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Dijelaskan, Maluku, kita punya keterwakilan DPRD RI, punya keterwakilan DPD, namun selama ini Maluku masih saja lambat dari aspek pembangunan. Maluku lanjut dia adalah daerah kepulauan. Dimana, tujuh puluh persen wilayahnya adalah laut sedangkan sisanya adalah daratan. Bagaimana bisa tambah dia, pembangunan disektor laut ini dari dulu hingga sekarang masih saja tertinggal seperti sekarang ini.
“Kita ini adalah wilayah yang dianggap sebagai wilayah wilayah kepulauan, nah ini yang menjadi perhatian serius Mestinya, Kita punya keterwakilan DPR RI kita punya keterwakilan DPD harusnya dari dulu sudah membicarakan soal-soal ini dengan pemerintah pusat Bagaimana upaya untuk regulasi ini bisa diubah,”tuturnya.
Oleh karena itu, seluruh kader PAN menganggap persoalan tersebut menjadi catatan penting bagi PAN untuk terus bergerak bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyampaikan lewat fraksi PAN di tingkat pusat untuk bagaimana DAU dari daerah kepulauan itu harus dihitung bukan cuma soal hasil darata tapi juga soal luas laut nya pun di masukkan.
“Kita tentu akan menyampaikan lewat Fraksi PAN untuk menyampaikan kepentingan Maluku kedepan, sebagaimana yang sudah disampaikan ketua umum kita bahwa perjuangan untuk rancangan regulasi ke depan itu adalah daerah kepulauan itu harus dihitung dau nya bukan cuma soal daratan tapi soal luas laut nya itu menjadi perhatian serius,”pungkasnya.(L. Mukaddar).
