AMPANA,Beritalima.com – Dalam rangka pencanangan pembangunan zona integritas dilingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional reformasi birokrasi tahun 2010-2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang berlangsung dihalaman Kantor Pertanahan setempat, Selasa (16/2/2020).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Pertanahan Touna Rusli M Mau,S.SiT, turut dihadiri Sekretaris Daerah Taslim DM Lasupu mewakili Bupati Touna, Ketua DPRD Touna Mahmud Lahay, Kejari Touna, Perwakilan Kapolres Touna, Danramil, Kepala Kantor Notaris, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Touna Sunarty Tahir,SH, dan para Kepala seksi jajaran Kantor Pertanahan Touna.
Kepala Kantor Pertanahan Touna Rusli M Mau dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari tujuan mensukseskan reformasi birokrasi yaitu dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif, efisien pelayanan prima dan memuaskan.
Syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, pencanangan pembangunan zona integritas sudah dimulai dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan unit atau satuan kerja pemerintah terkecil di daerah khusus di lingkungan Kementerian ATR/BPN pendatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2018 yang disaksikan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
“Secara bertahap mendatangani piagam pencanangan pembangunan zona integritas di tingkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten dilaksanakan dan alhamdulillah untuk pencanangan pembangunan zona integritas untuk satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten touna dapat dilaksanakan pada hari ini,”kata Kepala Kantor Pertanahan Touna Rusli M Mau.
Rusli katakan, berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) harus dimulai dengan pencanangan pembangunan zona integritas yang dalam pelaksanaannya harus disaksikan oleh instansi pemerintah di daerah forkopimda unsur masyarakat tokoh agama LSM dan media pers untuk dipublikasikan secara internal pakta integritas ditandatangani oleh pimpinan unit kerja beserta jajaran pejabat struktural dalam unit kerja dengan petugas pelayanan publik dan secara eksternal ditandatangani pimpinan unit kerja dengan pimpinan unit eksternal.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Touna Taslim DM Lasupu dalam arahannya mengatakan keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.
“Untuk kita ketahui bersamaintegritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani wbbm melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,”ujar Sekda Touna Taslim DM Lasupu.
Sementara itu, Makmud Lahay Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Touna mengapresiasi dan memyambut baik pelaksanaan pencanangan zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah birokarasi bersih dan melayani (WBBM) di kabupaten tojo una una.
Ketua DPRD Touna Mahmud Lahay dalam sambutanya mengatakan pencanangan pembanguna zona integritas di lingkungan kementrian agraria dan tata ruangan /badan pertanahan nasional,untuk menciptakan sistim penyelenggaraan pemerintah yang baik,efektif dan efisien sebagai langka maju badan pertanahan kabupaten tojo una una.
Kami berharap pencanangan zona intergritas ini bukanlah hanya menjadi slogan semata,melaikan merupakan bukti nyata keseriusan dan komitmen bersama yang harus diterapkan dan dibangun dalam pelayanan pertanahan,guna mewujudkan tercapainya tatakelolah permerintahan yang baik (Good Government) sehingga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di kabupaten tojo una una ” ucap Ketua DPRD (HW)
