SURABAYA, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Khusnul Arif blak-blakan mengenai nasib keberlanjutan Trans Jatim di tengah isu efisiensi anggaran dan krisis energi global.
Dalam kesempatan tersebut, Khusnul Arif menegaskan komitmen legislatif untuk menjaga layanan transportasi publik andalan Jatim tetap beroperasi penuh bagi masyarakat.
Pria yang akrab disapa Mas Pipin ini menyatakan, anggaran sebesar Rp 251 miliar telah disiapkan untuk menjamin operasional Trans Jatim hingga akhir tahun 2026. Hal ini menjawab kekhawatiran warga mengenai kemungkinan terhentinya layanan bus di tengah tahun anggaran.
“Bahwa persoalan keresahan masyarakat terkait keberlanjutan Trans Jatim, sehubungan dengan anggaran khususnya, ini sudah terselesaikan, sudah terpecahkan, dan sudah terkomunikasikan dengan baik antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
“Kita jamin bahwa pada tahun 2026 ini seluruh rangkaian operasional Trans Jatim sampai 8 koridor ini akan bisa berlangsung cukup, tidak ada kendala sama sekali,” sambung legislator asal Dapil Kediri Raya ini.
Terkait gejolak harga energi dunia yang berisiko menaikkan biaya operasional, Khusnul memberikan kepastian mengenai harga tiket. Ia menegaskan, pemerintah provinsi Jatim tetap memprioritaskan keterjangkauan bagi warga meskipun beban fiskal operasional meningkat.
“Sehingga ketika ada taruhlah hal-hal yang tidak kita inginkan kemudian harga BBM naik, apakah nanti akan berkorelasi dengan kenaikan harga tiket? In Syaa Allah tidak. Pemerintah provinsi Jawa Timur memastikan bahwa kalau untuk kebutuhan masyarakat Jawa Timur ini adalah fundamental dan harus kita pastikan berjalan lancar,” tegasnya.
Selain mengamankan operasional yang ada, Komisi D DPRD provinsi Jatim juga tengah mematangkan rencana ekspansi koridor ke wilayah lain seperti Malang Raya dan Kediri Raya.
Ia mengungkapkan target untuk Malang Raya setidaknya akan memiliki tiga koridor, sementara kajian untuk Kediri Raya terus dikebut seiring beroperasinya Bandara Dhoho dan potensi mobilitas di daerah Kampung Inggris, Pare.
Menurutnya, pengembangan rute merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan akses transportasi bagi seluruh warga Jatim.
“Prinsip kami yang ada di legislatif ini berupaya mendorong Pemprov Jawa Timur untuk memberikan sebuah layanan seadil-adilnya,” tambahnya.
Legislator Fraksi Partai NasDem ini menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan meskipun beban fiskal cukup besar. Ia menilai Trans Jatim adalah representasi kehadiran pemerintah yang paling nyata dirasakan masyarakat luas.
“Trans Jatim ini adalah casing-nya Provinsi Jawa Timur yang kelihatan kasat mata. Jadi kalau kita kemudian menaikkan tarif, banyak dampak sosialnya di Jawa Timur. Tapi dengan kekuatan fiskal yang ada, kami terus mendorong kepada Pemprov bahwa layanan ini tidak kemudian dipangkas kualitasnya,” tandas Khusnul.(Yul)
