JAKARTA, Beritalima.com– Isu kelangkaan pupuk subsidi untuk petani mendominasi meteri Rapat Konsolidasi Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II yang meliputi Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.
Konsolidasi dipimpin Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan tujuan membicarakan isu-isu strategis di delapan provinsi yang masuk Sub Wilayah Barat II. “Silakan provinsi yang hadir memasukkan agenda-agenda strategis daerah, untuk kita agendakan di alat kelengkapan maupun jadi concern pimpinan,” buka LaNyalla dalam pertemuan yang digelar di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta akhir pekan ini.
Pertemuan yang berlangsung Sabtu hingga Senin (11/1) pagi itu dihadiri sejumlah Senator di antaranya Sylviana Murni, Fahira Idris, Bambang Sutrisno, Bustami Zainudin, Ahmad Bastian, Abdul Hakim, Bambang Santoso, Eni Sumarni, Oni Sumarwan, Asep Hidayat, Habib Ali Alwi dan TB Ali Ridho Azhari.
Senator asal Jawa Barat, Lampung dan Bali, menyoal kelangkaan pupuk di musim tanam. Maklum, ketiga provinsi itu merupakan sentra pertanian. Dikatakan Eni, selain kelangkaan pupuk musim tanam, lahan pertanian di Jawa Barat juga banyak sudah yang beralih fungsi.
“Sentra pertanian di Indramayu tergerus karena pengembangan Kawasan Industri Patimban. Solusinya, kita harus minta pemerintah mencetak lahan baru sebagai pengganti. Sebab, ini menyangkut ketahanan pangan negara kita,” tandas Eni.
Eni menyatakan, Indonesia krisis penyuluh pertanian, terutama dalam mengimbangi gerakan mencetak petani milenial. “Bantuan dari pusat di sektor pertanian seringkali tidak match dengan yang diharapkan daerah, ini juga harus menjadi perhatian kita,” imbuh dia.
Ahmad Bastian dari Lampung berharap DPD RI menginisiasi agar sektor pertanian sebagai penyangga ketahanan pangan masuk program strategis Pemerintah sehingga persoalan klasik seperti kelangkaan pupuk dan bibit saat musim tanam dan hancurnya harga di saat panen dapat diatasi.
“Ini kan persoalan klasik yang selalu terjadi. Setiap musim tanam, bibit mahal dan pupuk langka. Nanti waktu panen, harga jatuh. Begitu juga komoditas pangan lainnya. Saya pikir sangat wajar DPD, sebagai wakil daerah menginisiasi hal itu,” kata dia.
Fahira Idris berharap Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN No: 22/2020 tentang Penataan Kawasan Jabodetabek dan Puncak Cianjur dapat lebih implementatif dan cepat dijalankan. “Terutama menyangkut banjir di DKI Jakarta. Persoalan banjir di Jakarta bukan berdiri sendiri, harus melibatkan Provinsi Banten dan Jawa Barat, karena ada 13 sungai yang saling melintas di tiga provinsi itu,” ujar dia.
Permen ATR/BPN No: 22/2020 itu mengatur permasalahan strategis lintas wilayah, yakni penaggulangan banjir, ketersediaan air baku, sanitasi, persampahan, masalah pesisir, penataan pantai utara, transportasi serta persiapan pemindahan Ibu Kota Negara. (akhir)
