La Nyalla Bahas Pelambatan Ekonomi Global Dengan Kadin Provinsi di Parlemen

JAKARTA, Beritalima.com– Untuk mengantisipasi dari melambatnya ekonomi global terhadap Indonesia, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan pertemuan sekitar dua jam dengan para Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) provinsi seluruh Indonesia di Gedung Nusantara III Komplek MPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena kita tengah menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan industri. Belum selesai menghadapi pelambatan ekonomi global, kita dihadapkan pula dengan ancaman virus Corona di China yang pasti berdampak kepada sektor ekonomi global,” kata La Nyalla.

Studi Bank Dunia, papar dia, China mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi satu persen. Indonesia diperkirakan bakal terkena penurunan pertumbuhan 0,3 persen. Ini cukup besar dan tentu tidak main-main.

“Kalau itu benar terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal menurun di kisaran 4,8 persen. Inilah pekerjaan kita sekarang, kosentrasi kita hari ini. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menghindarkan negara ini dari krisis akibat dampak situasi global,” ungkap La Nyalla.

Terkait hal itu, La Nyalla menyarankan Kadin provinsi melakukan tiga hal. Pertama, konsolidasi kekuatan antar pengusaha anggota Kadin. Kedua, Kadin provinsi harus menjalin hubungan harmonis dan komunikatif dengan kepala daerah. “Karena dengan itu, kita bisa melakukan langkah antisipasi pelambatan ekonomi bersama-sama antara pengusaha dan kepala daerah.”

Ketiga, semua ketua Kadin harus fokus memikirkan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di daerah. “Kalau peringkat ease doing of business kita naik, akan lahir entrepreneur-entrepreneur baru di seluruh Indonesia. Dan, ini dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar La Nyalla.

Pada kesempatan itu, Ketua Kadin Bali dan Sulawesi Tengah menyoal masih adanya Kadin ‘lain/ yang bukan di bawah pimpinan Ketua Umum Rosan Perkasa. Meski tidak punya dasar hukum, di beberapa tempat, mereka masih diterima kepala daerah. “Karena itu, kami meminta DPD RI meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah untuk mengabaikan keberadaan Kadin palsu,” ujar Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tengah, Arus Abdul Karim.

Menanggapi hal tersebut, La Nyalla membuat surat yang ditujukan kepada seluruh gubernur untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kepengurusan Kadin provinsi yang sah. “Hari ini juga saya keluarkan surat kepada semua gubernur di 34 provinsi,” kata La Nyalla disambut aplaus para ketua umum Kadin provinsi yang hadir.

Sejumlah ketua Kadin juga menyuarakan pentingnya keberadaan Peratutan Pemerintah atas UU No: 1/1987 tentang Kadin. Selain Keppres No: 17/2010 tentang AD/ART Kadin. “Kami juga usul, Ketua DPD dapat menyampaikan ke Presiden, agar mengagendakan pertemuan dengan Ketua Kadin provinsi,” ungkap Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau. (akhir)