LaNyalla: Pemerintah Harus Petakan Daerah Prioritas Vaksin

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Proses vaksinasi di luar Pulau Jawa dan Bali masih menemui sejumlah kendala. Salah satunya, akibat distribusi vaksin yang masih timpang. Karena itu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah mempercepat distribusi dan memetakan daerah yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin.

 

Menurut LaNyalla, pemetaan harus dilakukan jika pemerintah ingin menurunkan kasus penyebaran Covid-19 di luar Jawa dan Bali.

“Setelah Jawa dan Bali, lonjakan kasus Covid-19 mulai bergeser ke daerah. Artinya, pemerintah harus mengambil tindakan cepat. Salah satu cara paling tepat adalah memetakan daerah yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin,” terang LaNyalla, Jumat (6/8).

 

Tidak itu saja, dia juga meminta pemerintah memetakan prioritas kelompok yang diutamakan untuk mendapatkan vaksin.

Pemerintah harus memiliki pertimbangan untuk kelompok prioritas. Misalnya dengan menimbang kerentanan dan aspek pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada daerah yang tak optimal mendapat jatah vaksin. “Jika dijalankan, program vaksinasi akan menjadi tepat sasaran. Target menekan pandemi juga bisa tercapai.”

Untuk mendukung itu, LaNyalla meminta Pemerintah Pusat mempercepat pendistribusian vaksin ke 10 provinsi yang penyumbang angka lonjakan Covid-19.

“Untuk provinsi menjadi penyumbang lonjakan kasus Covid-19, distribusi vaksin harus disegerakan agar tidak terjadi ledakan positif dan kematian. Terutama provinsi dengan zona merah di luar Jawa-Bali.”

Data Satgas Penanganan Covid-19, Riau dan Lampung disebut menjadi provinsi di luar Jawa-Bali yang paling tinggi angka kematian akibat Covid-19. Riau per 4 Agustus 2021 melaporkan kematian akibat Covid 2.755 orang, Lampung 2.332 orang.

Parahnya lagi, Lampung juga tercatat sebagai daerah dengan tingkat vaksinasi Covid-19 terendah di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), per 5 Agustus 2021 Lampung terendah menerima dosis pertama vaksin Covid-19, hanya 9,33 persen.

Persentase itu ada di bawah Papua (14,8) dan Maluku Utara (11,71). (akhir)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com

Pos terkait