JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memanfaatkan kunjungan kerja ke Yogyakarta untuk bersilaturahmi dengan Tim Sosialisasi DPD RI, di Jawir Creative Communal Space, Yogyakarta, Minggu (6/6).
Ketua Tim Sosialisasi DPD RI, Nasrullah kepada LaNyalla mengatakan, dia bersama tim siap membantu sosialisasi tugas dan program-program DPD RI agar lebih dikenal di masyarakat. Kesempatan ini dimanfaatkan Nasrullah untuk curhat sekaligus menyampaikan aspirasinya.
“Kebetulan Tim Sosialisasi sebagian besar adalah guru serta tenaga kependidikan honorer (GTKHNK 35+). Kami berharap diperjuangkan agar menjadi PNS atau PPPK yang punya fasilitas sama dengan PNS,” kata dia.
LaNyalla menyambut baik aspirasi itu. Ia akan tetap komitmen untuk memperjuangkan nasib honorer dengan ikhlas. “Tidak ada transaksional, tanpa embel-embel ini itu. Kami DPD RI tidak ingin timbal balik dari bapak ibu semua. Semua kita perjuangkan tanpa ingin dapat sesuatu. Yang penting tujuan guru honorer tercapai,” tegas LaNyalla.
Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur ini juga mengapresiasi kinerja Tim Sosialisasi DPD RI. Menurut dia, tim ini adalah kepanjangan tangan DPD RI untuk membantu melihat dan mendengar secara langsung permasalahan di daerah, terutama yang dialami stakeholder yang ada di daerah.
“Saya berharap Anda semua menjalin komunikasi yang intensif dengan seluruh Senator di setiap Provinsi di Indonesia. Karena ada empat anggota DPD RI di setiap Provinsi. Dan mereka memiliki tugas yang sama. Yaitu sebagai Advokat atau pembela daerah,” terang dia..
Ditegaskan, sejak Oktober 2020, pimpinan dan anggota DPD RI sepakat memperkenalkan tagline yang menjadi spirit kerja, yaitu ‘Dari Daerah untuk Indonesia’. Perlu dipahami, ini bukan sekadar kalimat, tetapi merupakan posisi yang sengaja diambil dan perankan untuk meneguhkan diri sebagai wakil daerah.
“Karena dalam sumpah jabatan saat dilantik, kami para Senator sudah berjanji atas nama Tuhan, bahwa akan bekerja sesuai tugas dan kewajiban kami sebagai Anggota DPD RI, yang merupakan wakil daerah di pusat,” jelas LaNyalla.
Anggota DPD, lanjut dia, merupakan orang-orang dari daerah, yang bukan berasal dari partai politik (parpol. “Sekali lagi saya tegaskan, kami senator bekerja untuk daerah, newakili daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat,” tutur LaNyalla.
Bambang Sutrisno mengatakan, sosialisasi ke rakyat memang sangat diperlukan sebab masyarakat saat ini banyak yang belum paham tugas dan fungsi DPD RI. Sosialisasi hal penting bagi sebuah lembaga negara sehingga DPD lebih dikenal luas di masyarakat sampai ke pelosok.
“Apalagi dalam satu propinsi hanya empat anggota DPD dengan wilayah yang sangat luas tentu sangat kewalahan dalam sosialisasi sehingga memang DPD RI perlu bantuan dari tim sosialisasi,” ucap senator dari Dapil Provinsi Jawa Tengah itu.
Ditambahkan, Tim Sosialisasi tak perlu takut terjun ke masyarakat karena DPD RI adalah lembaga resmi, independen, bukan perwakilan partai tetapi wakil dari daerah.
Terkait permasalahan guru honorer, Bambang menyampaikan, DPD sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Guru Honorer yang memperjuangkan nasib guru honorer.
Senator NTB, Evi Apita Maya berharap guru honorer bersinergi dengan DPD agar mengenalkan DPD RI ke masyarakat. Para guru dapat menyampaikan kepada para siswa bahwa anggota DPD merupakan representasi daerah.
“Karena sejauh ini masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang DPD RI. Padahal perolehan suara para anggota DPD di tiap propinsi lebih besar daripada anggota DPR,” jelas dia.
Senator asal Lampung, Bustami Zainudin, menjelaskan tugas utama DPD adalah pengawasan, legislasi dan budgeting atau anggaran. “Kami berharap masyarakat menyampaikan aspirasi kepada DPD dan DPR di daerah. Jika dua lembaga tersebut diperkuat tentunya permasalahan daerah beres,” ucap dia.
Sylviana Murni, menilai DPD kurang terekspose karena memang mengutamakan action alias pekerjaannya langsung memecahkan persoalan di lapangan. (akhir)
