JAKARTA, Beritalima.com– Legislator Dapil I Nusa Tenggara Barat (NTB), H Johan Rosihan minta pengumam defisit pangan yang terjadi di sejumlah provinsi di tanah air jangan dijadikan oleh pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melegalkan impor pangan di tengah wabah virus Corona (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia.
Hal tersebut dikatakan anggota Komisi IV DPR RI membidangi Pertanian dan Kehutanan ini menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut beberapa bahan pokok yang stoknya mengalami defisit di sejumlah provinsi diantaranya gula pasir dan bawang putih.
Dalam keterangan tertulis anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Rabu (29/4) malam menyebutkan, sebelumnya Pemerintah selalu mengatakan stock bahan pangan dalam kondisi aman dan cukup. Namun, faktanya telah terjadi gejolak lonjakan harga pangan di pasar domestik.
Harga gula pada pekan keempat April 2020 mencapai Rp 18.400/kg dan ini suatu rekor kenaikan harga yang fantastis, karena kenaikannya mencapai 36,8 persen dibanding April 2019. “Atas situasi ini, pemerintah sebelumnya berencana mempercepat realisasi impor, khususnya gula pasir dan bawang putih. Jadi, jangan buat alasan defisit pangan hanya untuk mempercepat impor,” imbuh Johan.
Menurut laki-laki kelahiran Kecamatan Empang, Sumbawa, NTB, 29 Oktober 1972 tersebut, jika memang benar kita defisit pangan, Johan mendesaj Pemerintah segera memberikan stimulus dan memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) membeli hasil panen petani sebelum melakukan impor.
Soalnya, saat ini merupakan musim panen. “Yang tidak kalah penting adalah kembalikan anggaran sektor pangan yang telah dikurangi oleh Pemerintah menjadi seperti semula agar produksi dan produktivitas pangan dalam negeri terjaga,” jelas Johan.
Lulusan Universitas Al Azhar Mataram tersebut mencontohkan, perubahan pagu anggaran di Ditjen Tanaman Pangan dari awal Rp 5,7 triliun menjadi Rp 3,3 triliun menjadi bukti Pemerintah pimpinan Jokowi tidak menjadikan peningkatan produksi tanaman pangan sebagai prioritas dalam menghadapi wabah virus Corona (Covid-19).
Padahal, jelas Johan, potensi krisis pangan global sudah di depan mata sebagaimana telah diingatkan badan pangan dunia (FAO) bakal terjadi gangguan terhadap pasokan pangan global akibat pandemic Covid-19, serta telah terjadi 265 juta penduduk dunia yang terancam kelaparan sebagai dampak dari pandemic Covid-19.
Johan menyebut, saat ini akses masyarakat menengah ke bawah terhadap pangan menurun drastis karena masyarakat tiba-tiba tidak dapat bekerja dan banyak yang kehilangan pekerjaanya. Di sisi lain ketersediaan pasokan pangan domestik mulai bermasalah karena ketergantungan dengan impor pangan. “Sebagai wakil rakyat, saya mendorong pemerintah untuk secara serius mengantisipasi dampak sosial ekonomi Covid-19 karena tingkat sensitivitas pangan sangat tinggi,” demikian H Johan Rosihan. (akhir)
