Mulyanto Ingatkan Pemerintahan Jokowi Agar Tidak Buru-buru Menetapkan New Normal

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Dr H Mulyanto meminta agar Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan terburu-buru menerapkan kondisi kenormalan baru (new normal) tanpa adanya pertimbangan ilmiah yang dilakukan secara komprehensif.

Solanya, kata anggota Komisi VII DPR RI itu dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Selasa (26/5), keputusan pemberlakuan new normal sangat beresiko jika dilakukan sembarangan karena dapat menimbulkan masalah baru yang lebih berat.

Sejauh ini, ungkap legislator dari Dapil III Provinsi Banten itu, Pemerintahan Jokowi belum optimal menjelaskan kepada publik mengenai konsep new normal. Masyarakat seperti dibiarkan mencari pengertian dan pemahaman sendiri seputar new normal.

“Apa artinya new normal? Apa yang harus dilakukan masyarakat? Apa bedanya dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hari ini? Kapan saatnya new normal diterapkan di daerah tertentu?” ungkap Inspektorat Departemen Pertanian (Deptan) periode pertama Pemerintahan pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Sebelum pemberlakuan kebijakan new normal itu, sebaiknya Pemerintah menjelaskan terlebih dahulu hal tersebut kepada masyarakat. Gunakan berbagai saluran komunikasi yang bisa diakses masyarakat secara mudah, agar masyarakat dapat memahami dan mengikuti kebijakan itu dengan baik.

Dikatakan Mulyanti, Pemerintah harus belajar dari kelemahan yang pernah dilakukan pada awal-awal pandemi wabah virus Corona (Covid-19) melanda Indonesia beberapa bulan lalu, di mana kordinasi sosialisasi kebijakan tak berjalan secara terpadu. Selain itu kebijakan yang diberlakukan juga berubah-ubah.

www.beritalima.com

Akibatnya, kata Mulyanto, berbagai keputusan yang diambil menjadi tidak efektif. “Pemerintahan Jokowi jangan terlalu mempertimbangkan ekonomi, dan longgar terhadap aspek kesehatan masyarakat. Pemerintah wajib menerapkan evidence based policy, yakni kebijakan yang diambil atas analisis cermat terhadap data penyebaran Covid-19 di setiap daerah. Logikanya, new normal masuk setelah grafik Covid-19 melewati puncak lalu landai dengan jumlah kasus baru yang rendah.”

Terkait new normal ini, Mulyanto mengingatkan Pemerintahan Jokowi akan pentingnya sosialisasi kebijakan, persiapan dan penetapan waktu yang tepat untuk masing-masing daerah. “Jangan sampai kebijakan tersebut membuat masyarakat bingung dan menimbulkan masalah baru,” demikian Dr H Mulyanto M.Eng. (akhir)

www.beritalima.com
www.beritalima.com
www.beritalima.com

Pos terkait