Percepat PEN, Komite II DPD RI Bahas Program Kerja Bersama Kemendag

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Komite II DPD RI membahas program kerja dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun Anggaran (TA) 2021, rencana kerja 2022 di daerah. Itu dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, sekaligus mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan reformasi sosial akibat pandemi Covid-19.

“Seperti diketahui 2021 Kemendag mendapatkan pagu anggaran Rp 2,93 triliun. Kami mau minta penjelasan hal ini,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendag di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/6).

Dikatakan Senator dari Dapil Provinsi Papua itu, Komite II DPD RI juga ingin mengetahui secara jelas pagu anggaran TA 2021 yang dimiliki Kemendag. “Seperti diketahui pagu anggaran TA 2021 untuk mewujudkan beberapa kegiatan strategis Kementerian Perdagangan. Itu juga seperti apa,” tutur politisi senior ini.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin menjelaskan, DPD RI dekat dengan masyarakat di daerah. Untuk itu, Kemendag bisa melibatkan DPD RI saat kunjungan ke daerah. “Kami sangat dekat dengan masyarakat, tepat bila Kemendag melibatkan DPD RI saat kunjungan ke daerah.”

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri mengatakan Kalimantan Utara memiliki satu kota dan empat kabupaten sehingga tepat bila pembangunan pasar berbasis kerakyatan. Ia juga meminta Kemendag memudahkan para pengusaha mengekspor ikan ke negara tetangga.

Untuk itu, dibutuhkan pelabuhan dalam mengembangkan komoditas ikan.
“Begitu juga impor, saya harap Pemerintah dapat memberikan kemudahan untuk impor pupuk dari Malaysia. Karena saat Malaysia lock down, harga pupuk di Kalimantan Utara meningkat. Saudara-sadaura kita di perbatasan sangat terganggu,” kata senator asal Provinsi Kalimantan Utara itu.

Anggota Komite II DPD RI, Andri Prayoga Putra Singkarru menjelaskan, Sulawesi Barat akan menjadi penyangga ibu kota baru perlu program baru buat UMKM. “Saya meminta Kemendag bisa membuat program baru bagi pelaku UMKM di Sulawesi Barat,” harap dia.

Mendag Muhammad Lutfi menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kemendag 2022. Pada awal 2021 Kemendag mendapatkan alokasi pagu anggaran Rp 3 triliun lebih. Namun, Kemendag diharuskan melakukan penghematan (refocusing) anggaran Rp 91 miliar lebih. “Pagu alokasi anggaran Kemendag 2021 menjadi Rp 2,9 triliun,” tutur dia.

Lutfi menjelaskan dalam alokasi pagu anggaran Kemendag 2021 terdapat belanja di daerah yang memiliki manfaat langsung pada masyarakat dengan proporsi 23,97 persen. Itu meliputi pembangunan atau revitalisasi 120 unit pasar rakyat Tipe C/D. “Kami juga membangun pusat jajanan kuliner dan souvenir pada sepuluh kawasan wisata,” kata Lutfi. (akhir)

Pos terkait