JAYAPURA – Jajaran Sekretariat Wakil Presiden RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama Persekutuan Gereja Gereja di Papua (PGGP) dan Kementrian/Lembaga terkait bahas Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Tanah Papua.
Rapat yang diselenggarakan di Aula Gedung Keuangan Negara ini melibatkan sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga teknis dan lembaga gereja di Tanah Papua yang tergabung dalam PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua) Papua dan Papua Barat, unsur Pemda Papua dan Papua Barat serta 5 aras gereja lokal.
Rapat Koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, untuk melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang disampaikan beliau secara langsung saat menerima audiensi dari PGGP/PB pada 20 April 2022 di Jakarta.
Pada momentum tersebut, PGGP/PB menyerahkan Rekomendasi yang berisi poin-poin masukan dari tokoh Gereja Papua sebagai bahan pertimbangan bagi Wapres RI dalam membangun Tanah Papua. Kini, kunjungan jajaran Sekretariat Wapres RI beserta kementerian teknis ke Papua dilakukan untuk membahas secara teknis realisasi program kemitraan dengan Gereja sekaligus menunjukkan adanya keseriusan pemerintah pusat untuk mensinkronkan program-program yang telah berjalan dengan aspirasi dari gereja-gereja di Papua.
Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Masykuri Abdillah (Staf Khusus Wapres RI) dan dibuka dengan pengarahan dari Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P (Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres RI). Rakor ini turut mengundang Pdt. Hiskia Rollo (Ketua Umum PGGP Prov. Papua) beserta jajaran pengurus PGGP Papua dan Papua Barat, Ketua-Ketua Lembaga Aras Gereja dan Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw yang juga telah ditunjuk oleh PGGP untuk menjabat sebagai Ketua Umum PCC.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Papua merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk mengedepankan pendekatan kultural-religius dan humanis dalam penanganan isu Papua, terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama dalam sejarah pembangunan Papua.
Secara spesifik, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk sinkronisasi aspirasi PGGP/PB dengan Renaksi Inpres 9/2022 pada program kegiatan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua 2021-2022 TA 2022 dan penyerapan aspirasi PGGP/PB sebagai bahan penyusunan RKP TA 2023, RKPD 2023 dan RAPPP 2023-2024 serta RIPPP 2021-2041.
“Berangkat dari hasil sinkronisasi rekomendasi gereja di Papua dengan Renaksi Inpres 9 tahun 2022, baik pihak Gereja maupun K/L terkait perlu sama-sama mempelajari dokumen tersebut sehingga kedepannya kemitraan ini dapat direalisasikan”, katanya.
Sementara itu, Prof. Dr. Masykuri Abdillah menyebut bahwa pelibatan lembaga Gereja Papua dalam proses percepatan pembangunan di Papua merupakan aspirasi dari tokoh Gereja papua yang disampaikan langsung kepada Bapak Wapres RI dalam audiensi pada 20 April 2022 silam.
“Rekomendasi yang disampaikan oleh PGGP/PB secara umum telah sejalan dengan arah program pemerintah pusat sebagaimana mengacu pada Renaksi Inpres 9/2022. Kedepannya, kemitraan ini diharap dapat terus berlanjut dengan adanya Kantor Perwakilan dari Setwapres RI beserta beberapa kementerian dan lembaga di Jayapura”, ucapnya.
Sementara Pdt. Hiskia Rollo menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan Setwapres RI dan rekan-rekan Kementrian/ lembaga di tingkat pusat untuk bertemu dengan PGGP/PB.
“Pekerjaan gereja tidak hanya dilakukan di tataran tinggi, tetapi juga membangun umat pada tataran akar rumput. Di seluruh Tanah Papua, gereja yang pertama-tama membuka jalur, membangun sekolah, perekonomian umat dan kesehatan, barulah kemudian pemerintah masuk. Oleh karenanya, Pak Wapres sebagai seorang Kyai perlu melibatkan pendeta-pendeta yang juga adalah “kyai di Papua” untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Papua,”ucapnya.
Dijelaskan, puluhan Sinode di Papua dan Papua Barat telah bersepakat kemudian menyerahkan aspirasi umat kepada Wapres KH. Ma’ruf Amin yang juga selaku koordinator Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.
“Jadi setelah beberapa kali melakukan pertemuan akhirnya salah satu jawabannya adalah ini, dengan diutusnya Prof. Maskury dan Bapak Yoga dengan kementrian terkait lainnya,”jelasnya.
“Kami selalu berdoa agar pertemuan dan rekomendasi yang kita telah sampaikan hari ini bisa ditindak lanjuti dalam program-program yang membawa damai bagi Papua,”sambungnya.
Sementara Ketua DPR Papua, sekaligus Ketua Papua Christian Center (PCC), Jhony Banua Rouw menyampaikan apresiasi serupa. Progress kemitraan dikatakknnya sangat cepat dan signifikan direalisasi, padahal baru 5 bulan audiensi dengan Wapres dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan mandat dan tanggung jawab Wapres RI sebagai Koordinator Percepatan Pembangunan Pembangunan di Papua.
“Kedepannya, niat baik dari pemerintah pusat ini perlu dikomunikasikan secara lebih sinkron dengan gereja di Papua. Harus disamakan persepsi dan perlu ada penyesuaian berbagai standar nasional untuk program yang akan dilaksanakan di Papua”, ucapnya.
