Aceh, beritalima.com|- Alvi Lutviah, seorang perempuan difabel netra asal Aceh, menjadi salah satu contoh, dimana difabel bukan hanya penerima bantuan, tapi juga bagian dari solusi dalam penanganan bencana seperti banjir melanda daerahnya bekakangan ini.
Ia terlibat aktif sebagai co-fasilitator enumerator (pendamping layanan) dalam program penguatan kapasitas difabel pasca-banjir, yang digagas CBM Global bersama Yakkum Emergency Unit melalui pelatihan bertajuk “Sahabat Ragam Disabilitas”.
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir meninggalkan dampak sangat besar. Air merendam rumah, menghanyutkan harta benda, dan memaksa banyak keluarga memulai kembali hidup dari titik nol. Di tengah situasi yang serba darurat itu, ada satu kelompok kerap luput dari perhatian serius: penyandang disabilitas.
“Awalnya saya hanya peserta, tapi saya ikut aktif berdiskusi dan menyampaikan gagasan. Mungkin karena itu saya diberi kesempatan turun ke lapangan,” kata Alvi. Pengalaman di lapangan membuka wawasanya lebih lebar. Ia menemukan kenyataan jauh dari kata ideal. Banyak difabel yang tidak mendapatkan informasi evakuasi tepat waktu. Ada yang kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga. Hambatan komunikasi dan mobilitas menjadi faktor yang memperparah situasi.
Salah satu kisah yang membekas baginya adalah pertemuannya dengan Hendra, seorang difabel tuli-wicara. Sejak kecil, Hendra tidak pernah mengenal bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Dalam situasi bencana, kondisi ini membuatnya semakin terisolasi. “Di situ saya sadar, masalahnya bukan hanya bencana alam, tapi juga minimnya akses informasi dan pendidikan yang inklusif,” tutur Alvi.
Namun di tengah keterbatasan itu, kehadiran tim justru menghadirkan rasa diakui. Para difabel yang sebelumnya merasa “tidak terlihat” mulai berani menyuarakan kebutuhan mereka. Peristiwa ini mengundang pertanyaan kritis: apakah sistem penanggulangan bencana di Indonesia sudah benar-benar inklusif? mengapa kelompok difabel masih sering diposisikan sebagai objek, bukan subjek?
Dalam banyak kasus, kebijakan mitigasi kebencanaan masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik difabel. Jalur evakuasi tidak aksesibel, informasi tidak tersedia dalam berbagai format (audio, braille, bahasa isyarat), dan pelibatan difabel dalam perencanaan masih minim.
Sebagai penyandang difabel netra, saya melihat persoalan ini bukan sekadar soal akses fisik, tapi terkait cara pandang. Selama difabel hanya dianggap “yang harus dibantu”, maka potensi mereka akan terus terpinggirkan.
Kita lupa, dalam kondisi krisis, keberagaman perspektif justru menjadi kekuatan. Difabel memahami hambatan secara langsung, dan itu adalah pengetahuan yang tidak dimiliki semua orang. Beberapa kelemahan yang masih terlihat dalam sistem saat ini seperti minimnya data akurat tentang jumlah dan kondisi difabel saat bencana, kurangnya pelatihan kebencanaan berbasis inklusi, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) khusus difabel dan akses informasi yang belum ramah semua ragam disabilitas.
Apa solusinya? Pelibatan aktif difabel dalam perencanaan mitigasi kebencanaan, bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai pengambil keputusan, penyediaan informasi multi-format (audio, teks sederhana, bahasa isyarat, hingga braille), pelatihan kebencanaan inklusif berbasis komunitas, seperti dilakukan program “Sahabat Ragam Disabilitas”, pendataan difabel yang akurat dan terintegrasi dan pembangunan infrastruktur ramah difabel (termasuk jalur evakuasi dan titik pengungsian.
Kisah Alvi dan Hendra bukan hanya cerita tentang bencana. Ini adalah cermin tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dalam situasi paling genting. Mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya, “Apa yang bisa kita berikan kepada difabel?” Melainkan, “Apa yang bisa kita bangun bersama mereka?”
Karena pada akhirnya, ketangguhan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa cepat ia pulih dari bencana, tetapi dari seberapa adil ia merangkul semua warganya.
Jurnalis: abdul hadi/abri
