SURABAYA, beritalima.com | Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD provinsi Jawa Timur, Suli Da’im, kembali menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menindaklanjuti kebijakan label gizi Nutri-Level yang digagas pemerintah pusat melalui menkes Budi Gunadi Sadikin.
Ia menilai, kebijakan ini tidak boleh berhenti pada tataran regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret yang terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurut Dosen FEB Umsura ini, masa transisi dua tahun yang diberikan pemerintah pusat bukan sekadar waktu tunggu, melainkan momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem implementasi yang kuat, mulai dari edukasi hingga pengawasan.
“Kalau hanya menunggu dua tahun tanpa langkah progresif, kita akan kehilangan momentum. Justru di masa transisi inilah Pemprov harus hadir paling depan, memastikan masyarakat paham dan industri bergerak menyesuaikan,” tegasnya.
Tekanan pada Langkah Konkret Pemprov.
Politisi senior ini menekankan setidaknya ada empat langkah strategis yang harus segera dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
1. Edukasi Masif dan Terstruktur
Dinas Kesehatan bersama OPD terkait harus melakukan kampanye masif hingga ke level desa, pasar tradisional, sekolah, dan komunitas. Edukasi tidak cukup hanya melalui media sosial, tetapi harus menyentuh ruang-ruang konsumsi masyarakat secara langsung.
“Banyak masyarakat kita yang belum terbiasa membaca label gizi. Kalau ini tidak disentuh secara serius, maka Nutri-Level hanya akan dipahami oleh kalangan tertentu saja,” ujarnya.
2. Pengawasan Distribusi Produk Mamin. Pemprov harus membangun sistem pengawasan terpadu, khususnya pada produk makanan dan minuman kemasan yang beredar di warung tradisional, toko kelontong, hingga kafe.
“Faktanya, produk sachet dengan kadar gula, garam, dan lemak tinggi sangat mudah dijangkau masyarakat. Ini yang harus diawasi. Jangan sampai masyarakat kita menjadi objek pasar tanpa perlindungan,” katanya.
3. Pembinaan Pelaku UMKM dan Industri. Suli Da’im juga mengingatkan pentingnya pembinaan terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu menyesuaikan standar kemasan dan kandungan produk sesuai kebijakan Nutri-Level.
“Pendekatannya tidak boleh represif. Harus ada pendampingan, pelatihan, bahkan insentif agar pelaku usaha bisa beradaptasi tanpa terbebani secara ekonomi,” jelas anggota DPRD provinsi Jatim empat periode ini.
4. Integrasi dengan Kebijakan Daerah. Ia mendorong agar kebijakan Nutri-Level diintegrasikan dalam program strategis daerah, termasuk dalam pengendalian penyakit tidak menular (PTM) dan penguatan layanan kesehatan berbasis promotif-preventif.
“Jangan berjalan sendiri-sendiri. Ini harus masuk dalam desain besar kebijakan kesehatan daerah, termasuk indikator kinerja OPD,” tegasnya.
Ancaman Nyata Penyakit Tidak Menular.
Lebih lanjut, Suli Da’im menyoroti bahwa tingginya konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) telah menjadi pemicu utama meningkatnya kasus penyakit diabetes, jantung, stroke, dan gagal ginjal di Jawa Timur.
Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membebani APBD melalui pembiayaan layanan kesehatan.
“Kalau kita tidak intervensi dari hulu, maka biaya kesehatan akan terus membengkak. Nutri-Level ini adalah pintu masuk untuk mengubah pola konsumsi masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus menjadi simbol kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari risiko kesehatan yang bersumber dari pola konsumsi sehari-hari.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi masyarakat memiliki transparansi dan tanggung jawab. Negara tidak boleh kalah dengan kepentingan industri,” pungkasnya.
Dengan dorongan ini, DPRD provinsi Jawa Timur berharap Pemerintah Provinsi tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak dalam memastikan kebijakan Nutri-Level berjalan efektif, adil, dan berpihak pada kesehatan masyarakat secara luas.(Yul)
