JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa menemukan dana untuk desa berbagai Kementerian dan Lembaga yang dialokasikan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak fokus dan bahkan tumpang tindih.
Hal itu diungkapkan Agun dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Jumat (30/10) sore setelah dirinya mengisi reses kali ini dengan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah pemilihannya di Dapil X Provinsi Jawa Barat.
Dikatakan anggota Komisi XI DPR RI membidangi Keuangan, Perbakan dan Pembangunan tersebut, masing-masing program untuk desa seperti Dana Desa dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota berjalan sendiri-sendiri alias tidak fokus. Bahkan tidak sedikit yang tumpang tindih.
Padahal, lanjut Agun, pasca terbitnya UU No: 6/2014 tentang Pemerintahan Desa, hampir setiap forum rapat di DPR RI dirinya mengusulakn agar dana APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk desa dikumpulkan, diintegrasikan dan disinergikan untuk kesatuan tujuan yakni kemandirian, kedaulatan dan kesejahteraan rakyat di desa.
Namun, yang terjadi tidak demikian. Dana APBN untuk desa dari berbagai Kementerian dan Lembaga berjalan sendiri-sendiri atau masing-masing sehingga tidak fokus. Bahkan ada yang tumpang tindih pelkasanaannya dalam kurun 12 bulan tahun berjalan.
Akibatnya, lanjut Agun, Pemerintah Desa tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah di design kebijakan pogram masing-masing Kementerian dan Lembaga tersebut. Karena itu, agar penggunaan anggaran Dana Desa itu fokus, Agun menyarankan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Menteri Keuangan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh program untuk desa dari APBN, APBD dan Kementerian/Lembaga.
Selain itu, Agun juga meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit secara menyeluruh dana tersebut. “Apakah dana yang dikucurkan sekian banyak membawa dampak perubahan yang signifikan buat kemajuan rakyat dari ketimpangan dan kemiskinan yang ada,” demikian Agun Gunandjar Sudarsa. (akhir)
