AMPANA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo UnaUna (Touna) menggelar Rapat paripurna dengan mebahas dua agenda yang dilaksankan di ruang sidang utama ( 27/03/2023)
Pembahasan dua agenda dipimpin oleh Ketua DPRD Mahmud Lahay serta dihadiri oleh Bupati touna Mohammad Lahay dengan membahs yaitu penyerahan hasil reses tahun anggaran 2024 dan Penyampaiyan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun anggaran 2022 kepada DPRD.Senin 27/03/2022
Ketua DPRD Mahmud Lahay mengatakan,anggota DPRD touna sudah mengemban amanah dan telah meksanakan salah satu tugas dan kewajiban yang telah berkerja didaerah pemilihan masing-masing selama masa reses,karena bagi anggota DPRD dalam merangka menyerap aspirasi masyarakat didaerah pemilihan
“ Masa reses anggota DPRD masa persidangan ke-dua dilaksankan dari tanggal 14 Januari sampai dengan 19 Januari 2023 sebagai mana yang diatur pasal 121 ayat (4),ditegaskan bahwa anggota DPRD wajib melapor hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD,paling sedikit memuat waktu dan tepat kegiatan reses,tanggapan,aspirasi,pengaduan dari masyarakat,dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung” terang Ketua DPRD
Ketua DPRD menambahkan , Rapat konsultasi pimpinan dan anggota sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024
Berdasarkan laporan dari masing-masing anggota DPRD sesuai daerah pemilihan,berjumlah 410 usulan yang terdiri daerah pemilihan I (satu) berjumlah 182 usulan,daerah pemilihan II berjumlah 96 usulan dan daerah pemilihan III berjumlah 132 usulan
Usulan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Tojo Una Una sebagai penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
Penyampaiyan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati akhir tahun anggaran 2022 kepada DPRD adalah laporan keterangan pertanggungjawaban yang selanjutnya di sampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksankan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran
LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiyatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan
