SURABAYA, beritalima.com | Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD provinsi Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan atas kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Catatan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD provinsi Jatim.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD provinsi Jatim Suli Daim mendesak adanya reformasi menyeluruh. Hal ini menyusul temuan panitia khusus (Pansus) yang menilai kontribusi BUMD masih jauh dari ideal.
Menurutnya, BUMD tidak semata berorientasi pada keuntungan seperti perusahaan swasta. Suli Daim menyebut BUMD merupakan instrumen strategis pemerintah daerah untuk mengelola sektor vital dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“BUMD punya karakter ganda, sebagai entitas bisnis dan pelayanan publik. Maka orientasinya tidak boleh hanya profit, tetapi juga pembangunan daerah,” kata Suli Daim.
Ia menjelaskan, secara filosofis BUMD adalah perpanjangan tangan Pemda untuk memperkuat kemandirian fiskal, menjaga stabilitas layanan publik, hingga mendorong pemerataan pembangunan.
“Perannya berkaitan langsung dengan amanat konstitusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Suli Daim.
Namun, Suli Daim menilai kondisi BUMD Jatim saat ini belum mencerminkan mandat tersebut. Berdasarkan laporan pansus, mayoritas BUMD belum memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Dari total dividen Rp 488,1 miliar, sekitar 86 persen atau lebih dari Rp 420 miliar disumbang Bank Jatim. Sementara BUMD lainnya kontribusinya kecil, bahkan ada yang nyaris tidak produktif,” ujarnya.
Suli Daim menilai kondisi ini menunjukkan ketimpangan yang serius. Banyak BUMD dinilai belum mampu menunjukkan nilai ekonominya.
“Karena itu, Fraksi PAN mendorong restrukturisasi total BUMD. BUMD yang sehat diminta diperkuat, yang lemah digabung atau diperbaiki, sementara yang terus merugi diusulkan untuk ditutup,” terangnya.
Selain itu, Fraksi PAN juga mendorong penyusunan grand design pengelolaan BUMD untuk jangka menengah, minimal tiga hingga lima tahun ke depan.
“Rencana tersebut harus mencakup sektor prioritas, arah investasi, hingga peran Pemprov sebagai owner,” tambah dia.
Suli Daim juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat melalui pembentukan lembaga khusus berisi sumber daya manusia (SDM) profesional dan berintegritas.
Menurutnya, langkah itu penting untuk memastikan BUMD berjalan sesuai prinsip good corporate governance (GCG).
“BUMD tidak boleh lagi dijalankan sekadar administratif. Harus berbasis kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Fraksi PAN juga menyoroti proses rekrutmen direksi dan komisaris yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kompetensi.
“Harus dipastikan yang memimpin adalah orang yang tepat, bukan yang dekat,” imbuh dia.
Sebagai bentuk akuntabilitas, Fraksi PAN mengusulkan adanya dashboard kinerja BUMD berbasis digital yang dapat dipantau secara real time.
“Sistem ini diharapkan memuat data keuangan, operasional, kontribusi PAD, hingga risiko usaha secara transparan,” jelas Suli Daim.
Di akhir, Fraksi PAN meminta gubernur Jawa Timur segera mengambil langkah strategis untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus.
“Transformasi tata kelola tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret agar BUMD bisa berkontribusi optimal terhadap PAD,” pungkasnya.(Yul)
