SURABAYA, beritalima.com | Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur 2026 Ubaidillah menegaskan bahwa dinamika antara legislatif dan eksekutif merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi tetap sehat.
Menurutnya, kekuasaan tanpa kritik justru berpotensi melahirkan pemerintahan yang tidak sehat.
“Disinilah fungsi DPRD provinsi Jawa Timur sebagai lembaga fungsi pengawasan (controlling). Kami melakukan rapat-rapat maraton selama kurang lebih 30 hari dalam pembahasan Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur 2025,” ujar Gus Ubaid kepada wartawan usai rapat paripurna DPRD provinsi Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan berbagai dinamika yang muncul dalam rapat paripurna merupakan bentuk check and balance antara eksekutif dan legislatif. Menurut Gus Ubaid, setiap kritik maupun masukan yang disampaikan legislatif harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kami menghargai Gubernur dan kerja keras jajaran eksekutif. Tetapi,para anggota DPRD provinsi Jatim juga memiliki sikap dan pandangan yang harus didengarkan. Jangan sampai kepala daerah hanya mendengar laporan yang manis – manis dari bawahannya saja,” tegasnya.
Gus Ubaid mengatakan bahwa masukan dari berbagai pandangan fraksi di DPRD provinsi Jatim menjadi cerminan kondisi riil yang dilihat langsung oleh para wakil rakyat di lapangan. Karena itu, respon Gubenur terhadap pandangan fraksi-fraksi dinilai sebagai bagian dari komunikasi politik yang sehat dalam sistem demokrasi.
“Kalau salah, DPRD akan bilang salah. Kalau benar, tentu akan memberikan apresiasi. Itu prinsipnya,” kata dia.
Lebih lanjut, Gus Ubaid menyampaikan kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa jalannya pemerintahan di Jawa Timur tidak berjalan tanpa pengawasan (controlling).
Kehadiran mahasiswa yang menyaksikan jalannya sidang paripurna pun dinilai menjadi pembelajaran penting mengenai praktik demokrasi di daerah.
“Biar mahasiswa tahu bahwa demokrasi di Jawa Timur berjalan dinamis. Tidak semua harus selalu menurut kepada Gubernur saja,” imbuhnya.
Gus Ubaid berharap seluruh temuan dan catatan Pansus LKPJ 2025 dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan lebih baik ke depan.
“Semoga seluruh temuan dan catatan Pansus LKPJ ini menjadi masukan berarti, agar roda pemerintahan Jawa Timur bisa berjalan baik di masa mendatang,” pungkasnya.(Yul)
