JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Dr Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menemukan terobosan yang ouside of the box dalam mengambil langkah kebijakan terkait pajak.
Menurut Ibas panggilan akrab Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu, Indonesia saat ini berada pada posisi yang serba salah jika tak dilakukan dengan hati-hati.
“Pada satu sisi, kita butuh pendapatan negara yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan belanja yang besar. Tetapi di sisi lain, jangan sampai membebani masyarakat, seperti pajak sembako untuk rakyat dan pajak pendidikkan untuk rakyat,” terang Ibas dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan yang digelar secara virtual, Senin lalu.
Diketahui, defisit anggaran semester I/2020 mencapai Rp 283,2 triliun atau sekitar 1,72 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ibas memperkirakan, utang Indonesia akan mengalami pertambahan mengingat kebutuhan belanja dan pembiayaan juga tinggi, terutama untuk penanganan Covid-19. Sedangkan di sisi lain, penerimaan negara juga belum baik.
Melihat dari keberadaan pandemi Covid-19 yang tidak akan berlalu dengan singkat, Ibas mengingatkan, sektor PPh dan cukai masih rendah realisasinya dibandingkan tahun lalu. Terlebih, lagi Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini baru akan terasa dampaknya pada penerimaan di Agustus.
Politisi Partai Demokrat dari Dapil VII Provinsi Jawa Timur tersebut melanjutkan, kalau resesi biasanya itu dikurangi sekecil mungkin kenaikan PPn akan menjadi beban bagi rakyat. Penjualan perusahaan sudah pasti akan turun, begitu juga IHSG.
Karena itu, dia meminta Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu ini dengan bijak. “Jangan sampai justru masyarakat sedang susah, usaha sedang susah tapi dibebani dengan yang lebih ekstrem lagi,” demikian Dr Edhie Baskoro Yudhoyono.
