Langsa-Aceh, beritalima.com|Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Aceh serahkan penghargaan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terbaik peringkat II untuk kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa se- Kanwil Kemenkumham Aceh. (17/11)
Penghargaan ini diserahkan langsung Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Aceh Rudi Hartono dan di terima Fitriani Bendahara pengeluaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa.
“IKPA adalah alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran”, ungkap Mirza Akbar Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa.
Selanjutnya, Pada tahun 2019 formulasi IKPA disempurnakan dalam rangka meningkatkan relevansi transaksi keuangan, kedisiplinan dan ketaatan satker, serta upaya simplifikasi pelaksanaan anggaran.
Namun, Terdapat 12 indikator yang dinilai oleh Kemenkeu dalam IKPA meliputi ketertiban dalam pengelolaan uang persediaan, tepat waktu pemasukan data kontrak, menghindari kesalahan dalam membuat Surat Perintah Mencairkan (SPM), Menghindari Retur SP2D, melaksanakan penyerapan sesuai target yang telah di tetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA).
Kemudian, menghindari/meminimalisir revisi DIPA, penyelesaian tagihan tepat waktu, tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjwaban (LPJ) Bendahara, membuat perencanaan kas yang baik, realisasi anggaran yang tepat waktu sesuai dengan Kalender Kerja dan Disbursement Plan, penyelesaian terhadap pagu minus belanja pegawai dan menghindari dispensasi SPM.
Dengan demikian, Skor IKPA yang diraih oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa adalah sebesar 96,81.
“Dengan penghargaan yang didapat oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa semoga dapat meberi motivasi dan harapan terhadap siklus keuangan mendatang mulai dari perencanaan pelaksanaan anggaran kemudian controllingnya, evaluasinya, serta dalam siklus keuangan itu perlu adanya review laporan keuangan, review kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dapat terus ditingkatkan”, tandas Mirza
Lanjutnya, Sebagai sebuah lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai lokomotif bagi terciptanya suatu tata kelola pelaksanaan anggaran yang berkualitas sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja dapat berjalan sesuai dengan target yang telah di rencanakan baik dari kepatuhan maupun dari sisi realisasi output. (Dhani Atjeh)
Teks Foto : Penyerahan Penghargaan oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Aceh Rudi Hartono diterima Fitriani Bendahara pengeluaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa.
