Fraksi PKS DPR menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik di awal tahun 2017. PKS meminta pemerintah mengevaluasi lagi kebijakan yang ia sebut kado pahit tersebut.
“Fraksi PKS DPR RI menyatakan keberatan dan meminta Pemerintah mengevaluasi kembali dengan menimbang kondisi riil masyarakat yang saat ini dalam kondisi ekonomi yang sulit,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam keterangan pers, Kamis (5/1/2017).
Dari evaluasi itu, Jazuli berharap hasilnya adalah pembatalan atau penundaan penaikan harga tersebut. Karena, kebijakan itu dinilai membebani masyarakat.
Anggota Komisi I ini menyarankan agar Pemerintah fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga.
“Harusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja dulu agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan, baru kalau mau menaikan BBM dan TDL pun rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani,” ujar Jazuli.
Per 5 Januari, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM untuk semua jenis dengan nilai kenaikan 300 rupiah per liter di semua daerah. Sementara kenaikan tarif dasar listrik (TDL) telah berlaku lebih dulu mulai 1 Januari 2017 lalu. dedy mulyadi