beritalima.com

Komisi I DPRD Trenggalek Akan Emban Dua Fungsi, Pemerintahan Dan Hukum

  • Whatsapp

TRENGGALEK, beritalima.com

Disesuaikan dengan tantangan dan perkembangan jaman yang semakin komplek, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek akan memberikan tambahan tugas dan fungsi bagi salah satu komisinya. Adalah Komisi I yang sebelumnya hanya membidangi pemerintahan, dalam waktu dekat akan ditambah lagi dengan bidang hukum.

Dikonfirmasi beritalima.com diruang kerjanya, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid menyampaikan jika beban kinerja komisinya kedepan akan lebih berat sebab ada penambahan fungsi baru.

“Bagaimana tidak, sebelumnya Komisi I hanya membidangi pemerintahan saja namun kedepan ini akan ditambahkan lagi bidang hukum,” sebutnya, Kamis, (16/1/2020).

Lebih lanjut, kata dia, terkait segala sesuatunya saat ini sudah berproses tinggal menunggu surat resminya. Penambahan fungsi bidang hukum pada Komisi I secara prosedur birokratis telah diajukan ke provinsi.

beritalima.com

“Sudah dikirim ke provinsi, saat ini berkas sedang dievaluasi oleh gubernur,” imbuhnya.

Menurut Husni Tahir Hamid, tugas pokok yang diberikan kepada Komisi I ini walau akan lebih berat namun sebenarnya untuk lebih memudahkan ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Karena terkadang, dalam praktik kerjanya Komisi I harus melibatkan hukum didalamnya.

“Substansinya, untuk memudahkan kerja saja karena Komisi I sering bersentuhan dengan hukum juga,” tandas anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) 1 itu.

Politisi Hanura inipun menambahkan, jika tugas serta fungsi Komisi I tersebut tidak segera ditentukan, maka kedepannya dikawatirkan bisa menimbulkan efek buruk ketika dituntut untuk menentukan sebuah kebijakan. Karena, segala aspek yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan pastilah ada keterkaitan dengan aturan main maupun konsekwensi hukum.

“Tiap fungsi di semua komisi baik I, II, III maupun VI itu harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah daerah khususnya RPJMD. Sehingga tupoksi kerja harus disesuaikan pula dengan arah RPJMD. Apalagi Komisi I, yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan,” pungkasnya. (her)

beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *