Komite I DPD RI Usulkan Pembentukan Pansus Papua

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Komite I DPD RI dalam waktu dekat akan mengusulkan pembentukan Pansus Papua dalam rangka ikut membantu penyelesaian konflik Papua yang berkepanjangan.

“Penyelesaian kasus Papua perlu pendekatan lain. Jangan hanya menggunakan pendekatan militer,” kata Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang usai memimpin rapat membahas Jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I 2019-2020 di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin, (14/10).

Pada rapat itu, mantan Gubernur Kalimantan Tengah ini didampingi Wakil Ketua Komite I, Fachrul Razi, Djafar Alkatiri dan Abdul Kholik. “Pleno juga membahas persoalan Papua, Kunjungan Kerja terkait Pilkada, usulan Revisi terhadap UU Pilkada, pertanahan dan Daerah Otonomi Baru.

Dalam perkembangannya, rapat memprioritaskan penanganan masalah Papua dan mengusulkan dibentuk Pansus yang diprakarsai Komite I. Soal Papua tak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan militer tetapi juga pemerintah pusat, daerah harus turun dan DPD RI sebagai perwakilan daerah harus hadir. “Kita sepakat membawa persoalan ini ke rapat pimpinan untuk disepakati.”

Komite I juga akan mengusulkan Revisi UU Pilkada terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. “Masih ada waktu untuk mengusulkan Revisi UU Pilkada khususnya nomenklatur banyak yang harus disempurnakan, seperti masalah waktu kampanye, cuti, teknis pelaksanaan yang rumit dan pengawasan. “Masalah ini segera kita inventarisasi dengan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan KPU,” jelas dia.

Pada kesempatan yang sama, Fachrul Razi menjelaskan pentingnya DPD RI berperan dalam membuka keran moratorium Daerah Otonomi Baru, karena sudah puluhan tahun daerah masih memperjuangkan pemekaran.DPD RI memperjuangkan 173 DOB.

www.beritalima.com

Dan, kini menjadi 314 DOB. Dasar hukumnya ditandatanganinya RPP menjadi PP tentang Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) yang sampai saat ini belum ditandatangani pemerintah sehingga DOB mampet.

“Kita akan audiensi dengan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkornas) DOB seluruh Indonesia 12 November nanti,” demikian Fachrul Razi. (akhir)

www.beritalima.com
www.beritalima.com
www.beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *