LAMONGAN, beritalima.com- Dua pekan lebih pasca demonstrasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Emansipasi, Aspirasi dan Masyakat (JERAT) Lamongan, Jawa Timur, atas dugaan banyaknya korupsi yang disinyalir melibatkan sejumlah oknum Dinas dan Bupati Lamongan, saat ini masih menunggu Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
“Kami menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Lamongan tempo lalu dan saat ini, kami masih menunggu Sprindik dari KPK. Kami sudah melaporkan dugaan korupsi ini ke KPK pada tanggal 11 September 2020 lalu. Kemudian tanggal 17 November 2020 kami lakukan demonstrasi,” terang Miftah Zaeni Ketua DPP LSM JERAT, Selasa 1 Desember 2020.
“Kami menunggu reaksi KPK turun ke Lamongan. Kami juga menunggu kapan KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan beberapa dinas di Lamongan,” tambahnya.
“Karena sejak Fadeli memimpin Lamongan selama dua periode, banyak adanya kebocoran uang rakyat dan Fadeli terkesan sekan-akan kebal hukum,” tandasnya.
Ditegaskan, jika setelah pelaporan tidak ada reaksi dari pihak KPK, maka LSM JERAT beserta aktivis Lamongan akan segera menggelar aksi demonstrasi ke Gedung KPK di Jakarta.
Sebelumnya, LSM Jerat melakukan demonstrasi di depan kantor Bupati, Selasa 17 November 2020 lalu. Mereka menuntut penegak hukum mengusut tuntas tujuh kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Lamongan, Fadeli.
Diantaranya, kegiatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Karangkembang Babat tahun 2018 senilai Rp 9,4 miliar. Pada pekerjaan tersebut ada dugaan pengurangan pengerjaan pengeboran straus rumah pompa, pengurangan pekerjaan pada beton atap unit Unit Gawat Darurat (UGD).
“LSM Jerat menemukan ada pengurangan pada pekerjaan pagar samping sambatan depan (Box Culvert), dan AC. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan pada pekerjaan lainnya. Tender dimenangkan oleh PT Pilar Abadi milik H Mardi, namun dalam praktek dikerjakan oleh saudara Dodon,” ucapnya. (Iful).
