Jakarta, beritalima.com|- Dalam diskusi di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), ditekankan dalam perkembangan informasi saat ini, peran media tak hanya harus cepat dalam menuliskan berita, tapi juga harus akurat dan bertanggungjawab.
Diskusi Media bertajuk “Memperkuat Peran Media sebagai Aktor Utama dalam Mendorong Transparansi, Akuntabilitas, dan Hak Publik atas Informasi” di Aula Komisi Informasi Pusat, Jakarta (30/4), diisi beberapa pembicara dari KIP, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia.
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Evri Rizqi Monarshi menempatkan media sebagai pilar keempat demokrasi dengan fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan informasi. Ia mengingatkan di tengah arus disinformasi yang kiai kompleks, media dituntut tak hanya cepat, tapi juga akurat dan bertanggung jawab.
Menurutnya, media memiliki empat peran utama, yakni sebagai penyedia informasi publik, kontrol sosial, ruang diskursus, serta sarana edukasi dan literasi masyarakat. Untuk itu, penguatan literasi media dan kolaborasi multi-pihak menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.
Komisioner KIP Samrotunnajah Ismail menilai keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 hadir sebagai jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan.
Jadi, katanya, media disamping sebagai penyampai informasi, juga penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus pengawas independen dalam penyelenggaraan negara. Peran tersebut menjadikan media sebagai aktor kunci dalam memastikan hak publik atas informasi terpenuhi.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Komisioner Bidang Kelembagaan KIP, Handoko Agung Saputro, yang menyoroti pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan dalam mendukung keterbukaan informasi.
Dari perspektif Dewan Pers, Komisioner Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Muhammad Jazuli membahas penguatan peran media harus berjalan seiring dengan komitmen terhadap etika jurnalistik. Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui integritas dan profesionalisme.
“Media harus tetap berpegang pada prinsip akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab. Di situlah kepercayaan publik dibangun dan dipertahankan,” tegasnya.
Jurnalis: abri/dedy
