Sorong, beritalima.com|- Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, “pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism., industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam.”
Dari hasil evaluasi lapangan saat berkunjung ke Sorong, Papua Barat Daya, Menpar identifikasi beberapa titik krusial yang memerlukan intervensi bersama. Di antaranya pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut serta penataan lalu lintas kapal wisata.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji penambahan mooring buoy (pelampung tambat) sebagai solusi mitigasi utama untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal.
“Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti,” jelas Widiyanti.
Selain itu, Ia menyoroti isu manajemen daya dukung ( carrying capacity ) dan risiko over tourism. Ia menyebut rencana penambahan frekuensi penerbangan ke Sorong guna meningkatkan devisa sering kali berbenturan dengan atas kemampuan alam dalam menerima wisatawan.
Dan, Widiyanti mengingatkan status Raja Ampat sebagai “Surga Terakhir di Bumi” membawa tanggung jawab besar bagi aparatur pemerintah untuk mengedepankan etika lingkungan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek.
Penjelasan Menpar dikemukakan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2029, rapat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Hotel Aston Sorong (11/5).
Sementara Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menjelaskan, Raja Ampat merupakan satu dari sedikit tempat di dunia yang menyandang dua gelar UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve. Raja Ampat juga sukses mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.
“Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” ucap Nausrau.
Meski demikian, Nausrau juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi pelaku industri lokal. Seperti keterbatasan kompetensi SDM, kurangnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, serta belum adanya transportasi antar-pulau yang teratur dengan tarif terjangkau. Ia juga menyoroti kurangnya pemanfaatan layanan internet berbasis satelit untuk memperkuat konektivitas di pulau-pulau terpencil.
Nausrau juga mendorong penguatan pendampingan dari Kementerian Pariwisata dalam proses revalidasi Raja Ampat oleh tim asesor UNESCO yang dijadwalkan pada Agustus 2026.
Jurnalis: abri/dedy
