JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) DPR RI, Mulyanto meminta Perusahaan Gas Negara (PGN) menyiapkan sistem manajemen terpadu agar target membangun jaringan gas 30 juta Sambungan Rumah Tangga (SRT) sampai 2035 tercapai.
Seperti diberitakan, Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mentargetkan membangun jaringan gas 30 juta SRT sampai 2035. Target pengembangan jaringan gas tersebut diharapkan pemerintah dapat menghemat subsidi gas lebih besar lagi.
“Dengan basis 1 juta SRT seperti sekarang saja sudah menghemat Rp 1,19 T/tahun,” kata Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI awal pekan ini.
Menanggapi masalah itu, Mulyanto mengatakan, target PGN kali ini cukup fantastis jika dibandingkan dengan rencana 2020-2021 hanya 1 juta SRT. Lonjakan target ini diharapkan memang sudah dihitung secara rinci berdasarkan kemampuan riil yang ada. Bukan sekedar daftar keinginan.
“Kami sangat mengapresiasi PGN jika benar-benar dapat mewujudkan target tersebut. Untuk itu PGN harus dapat menjelaskan rencana kerja mewujudkan target besar tersebut. PGN harus dapat menjelaskan berbagai hal terkait dengan tahapan pencapaian target tersebut, mulai dari kejelasan asal pasokan gas yang digunakan hingga menghitung besaran biaya yang diperlukan.”
Wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut mengusulkan agar pemerintah memberlakukan Domestic Market Obligation (DMO) yaitu kebijakan mendahulukan pemenuhan kebutuhan pasar domestik sebelum melayani kebutuhan pasar luar negeri.
“Itu penting dilakukan agar kebutuhan gas untuk rumah tangga dan industri dapat terpenuhi secara baik. Jadi, jangan sampai ada lagi kejadian kelangkaan gas di masyarakat,” kata jebolan Tokyo Institute of Technology (Tokodai) tersebut.
Dikatakan Master Engenering kelahiran Jakarta, 26 Mei 1963 tersebut, PGN sebagai BUMN plat merah harus mampu menjamin kebutuhan gas masyarakat dengan baik dan harga yang lebih ekonomis.
“Fraksi PKS DPR RI mendukung rencana pengembangan jaringan gas ini karena dapat menurunkan harga jual selama ini. Biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan gas melalui jaringan diperkirakan hanya 40 persen dari harga yang berlaku sekarang. Ini tentu sangat membantu masyarakat,” demikian Mulyanto. (akhir)
