Jakarta, beritalima.com |- DPD RI memberikan sorotan tajam terhadap dinamika atau konflik kekerasan yang melanda Papua yang kian fluktuatif sebulan terakhir, serta menjadi pembelajaran penting soal kebijakan pemekaran wilayah ternyata bukan justru menyurutkan konflik.
“Realita saat ini menunjukkan pergeseran yang mengkhawatirkan. Harapan awal bahwa pemekaran dapat memecah simpul kelompok-kelompok tertentu justru berbanding terbalik, kekuatan mereka malah mengkristal. Khususnya di Papua Tengah yang dulu aman, kini justru marak terjadi konflik,” ucap Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI saat Konferensi Pers di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta (21/4).
Dari hasil serap aspirasi selama masa reses, DPD RI menekankan rentetan peristiwa yang terjadi pada 14 April lalu telah meninggalkan luka mendalam dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa oleh Pemerintah.
Yorrys memaparkan perubahan peta konflik pasca-pemekaran wilayah Papua. Saat Papua masih terdiri dari dua provinsi, titik konflik mayoritas terkonsentrasi di wilayah pegunungan yang mencakup delapan kabupaten, sementara wilayah seperti Papua Tengah relatif aman.
Menilik sejarah integrasi Papua yang telah melewati masa kepemimpinan delapan Presiden, DPD RI menilai penyelesaian masalah Papua memerlukan formula yang tepat dan konsisten. Selain isu keamanan, Yorrys menyoroti implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke.
“Kami menerima banyak laporan terkait rencana pemanfaatan lahan seluas 2 juta hektare di Merauke. Masyarakat mempertanyakan status lahan tersebut yang awalnya adalah hutan, bukan tanah datar siap tanam. Jika hutan ditebang, dampaknya harus diperhitungkan secara matang, karena ini menyangkut ekosistem dan masyarakat adat,” ujar Yorrys.
Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Filep Wamafma membeberkan konflik bersenjata antara KKB dan aparat TNI/Polri di Kabupaten Puncak yang kembali menelan korban jiwa pada 14 April 2026. Kejadian tersebut dilaporkan mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia, termasuk seorang anak di bawah lima tahun, serta tujuh orang lainnya mengalami luka berat. “Dampak dari konflik ini juga memaksa ratusan warga untuk mengungsi ke berbagai wilayah sekitar,” terangnya.
Filep menekankan, fenomena kekerasan yang terus berulang ini merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh. Selain terjadi di beberapa provinsi di Tanah Papua, wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi daerah dengan dampak yang sangat memprihatinkan.
“Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, akses pendidikan, serta layanan kesehatan. Tidak sedikit dari mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari standar kemanusiaan yang layak. Sebagian besar pengungsi belum mendapatkan perhatian optimal, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kisah Filep.
Filep singgung fakta kemiskinan di Tanah Papua yang masih menjadi persoalan serius. Dari data nasional, Papua secara konsisten berada dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. “Hal ini menjadi indikator adanya ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara efektif, meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah digulirkan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM beberapa dekade terakhir belum tuntas. “Ketidakjelasan dalam penanganan kasus-kasus tersebut dinilai memperdalam rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik yang terus terjadi hingga saat ini,” kata Filep.
Jurnalis: rendy/abri
