Jakarta, beritalima.com|- Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk tidak menganggap remeh dampak lanjutan (efek domino) dari ketegangan geopolitik global terhadap perekonomian nasional. Lonjakan harga minyak dunia dinilai berpotensi memicu efek berantai, mulai dari kenaikan harga BBM non-subsidi hingga tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Peringatan itu disampaikan Puan usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan (21/4).. Ia menegaskan pemerintah harus bergerak lebih dari sekadar merespons situasi, melainkan melakukan mitigasi yang terukur dan antisipatif.
“DPR meminta kepada pemerintah untuk memitigasi segala kemungkinan yang akan terjadi,” ujarnya.
Sorotan utama DPR tertuju pada potensi pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa membebani anggaran negara sekaligus memperlebar tekanan fiskal.
Di sisi lain, Puan menilai transparansi kebijakan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Kenaikan harga BBM non-subsidi, kata dia, tidak boleh diputuskan tanpa komunikasi yang jelas kepada publik.
“Harus ada prinsip keadilan. Pemerintah perlu menjelaskan alasan kenaikan, berapa lama kebijakan ini berlaku, dan bagaimana proyeksinya ke depan. Evaluasi juga harus disampaikan secara berkala,” ucap politisi PDI-Perjuangan itu.
Dalam konteks lebih luas, DPR melihat ketidakpastian geopolitik internasional sebagai faktor risiko belum menunjukkan tanda mereda. Konflik yang berpotensi berkepanjangan dapat terus menekan harga energi dan berdampak pada stabilitas ekonomi domestik.
Puan pun mengingatkan, meski Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik global, dampak tidak langsung tetap harus diantisipasi secara serius.
“Kita belum tahu apakah konflik ini akan berlanjut atau berhenti. Tapi sebagai negara, kita harus siap dengan berbagai skenario, termasuk dampaknya terhadap ekonomi nasional,” sorotnya.
Nada kritis DPR ini sekaligus menjadi sinyal bahwa kebijakan energi dan subsidi ke depan akan berada dalam sorotan ketat parlemen. Pemerintah dituntut tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan kepercayaan publik tetap terjaga di tengah tekanan global yang kian kompleks.
Jurnalis: rendy/abri
