SURABAYA, beritalima.com | Anggota Komisi E DPRD provinsi Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas angkat suara terkait lonjakan kasus gagal ginjal yang kian mengkhawatirkan. Ia menyebut kondisi ini sebagai warning serius yang harus segera direspons pemerintah, khususnya di Jawa Timur.
“Ini warning. Kasus gagal ginjal semakin hari semakin meningkat, dan ini harus menjadi kewaspadaan bersama,” ujar Puguh.
Berdasarkan data yang dihimpun, Jawa Timur berada di peringkat ke-9 nasional untuk kasus gagal ginjal. Sementara itu, di tingkat provinsi, penyakit ini menempati posisi ke-5 sebagai penyakit tidak menular terbanyak.
Data BPJS Kesehatan Jawa Timur mencatat, sepanjang 2024 terdapat sekitar 37.134 kasus gagal ginjal. Angka tersebut memperkuat tren peningkatan yang selama ini terjadi.
Tak hanya itu, merujuk data Kementerian Kesehatan, prevalensi gagal ginjal kronis di Jawa Timur mencapai 0,29 persen atau sekitar 75.490 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 23,14 persen harus menjalani terapi hemodialisa, dengan prevalensi tertinggi pada kelompok usia di atas 75 tahun.
Puguh menegaskan, situasi ini harus menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat langkah preventif dan promotif secara menyeluruh.
“Nah ini harus disikapi. Dinas Kesehatan harus melakukan upaya preventif dan promotif secara masif, menggandeng seluruh stakeholder, baik pemerintah kabupaten/kota hingga kader kesehatan di tingkat desa,” tegasnya pada Minggu (11/4/2026).
Ia menekankan pentingnya kampanye pola hidup sehat yang dilakukan secara konsisten dan terstruktur, termasuk edukasi tentang pola makan, aktivitas fisik, serta pengelolaan gaya hidup sehari-hari.
Menurutnya, keterlibatan kader kesehatan hingga level desa menjadi kunci untuk menjangkau masyarakat secara luas.
“Harus ada gerakan bersama. Manfaatkan jaringan yang ada, kader-kader kesehatan, untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dan tata kelola kehidupan sehari-hari yang lebih baik,” jelasnya.
Di sisi lain, lonjakan kasus gagal ginjal juga berdampak besar terhadap pembiayaan kesehatan nasional. Data menunjukkan, beban pembiayaan BPJS Kesehatan untuk penyakit ini melonjak tajam hingga sekitar Rp 13,38 triliun pada 2025, meningkat drastis dari Rp 2,32 triliun pada 2019.
Bahkan, beban biaya akibat gagal ginjal disebut telah melampaui sejumlah penyakit berat lainnya, termasuk kanker, dan menjadi salah satu penyedot anggaran terbesar setelah penyakit jantung.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, sebelumnya mengungkapkan bahwa peningkatan kasus gagal ginjal banyak dipicu oleh komplikasi penyakit seperti diabetes melitus dan hipertensi.
Kedua penyakit tersebut sejatinya dapat dicegah melalui perubahan gaya hidup sehat. Karena itu, ke depan pemerintah akan lebih menitikberatkan pada pendekatan promotif dan preventif.
Sejalan dengan itu, Puguh menilai langkah penguatan pencegahan menjadi kunci utama untuk menekan laju kasus sekaligus mengendalikan beban pembiayaan kesehatan.
“Kalau tidak dicegah dari sekarang, ini akan terus membebani sistem kesehatan kita. Maka kuncinya ada pada edukasi, pencegahan, dan kesadaran masyarakat,” pungkasnya.(Yul)
