Jakarta, beritalima.com|- Pendidikan mitigasi bencana di Indonesia tak bisa ditawar atau ditunda lagi. Belajar dari sejumlah pengalaman, khususnya dari bencana di tiga provinsi Sumatera (Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh) pada November 2025. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban meninggal dunia lebih dari 1200 jiwa dari 53 kabupaten/kota di tiga provinsi Sumatera.
Yang tak kalah sedihnya dampak dari bencana hidrometrorologi (banjir dan longsor) tersebut untuk fasilitas pendidikan mencapai 4922 gedung (dari Madrasah, TK, SD, SMP hingga SMA). Dan, sebagian tenaga pendidik (Guru) pun ikut menjadi korban bencana alam tersebut, sehingga menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi proses pemulihannya.
Presiden Prabowo Subianto saat beberapa kali mengunjungi lokasi bencana alam di Sumatera, memberi perhatian khusus agar sarana Kesehatan dan Pendidikan harus segera berfungsi kembali. Bahkan saat Puncak Peringatan Hari Guru Nasional, menyarankan para guru di seluruh Indonesia memasukkan mata pelajaran tentang pendidikan lingkungan ke dalam silabus, untuk menyadarkan siswa pentingnya menjaga alam dan mengantisipasi ancaman perubahan iklim (Antara, 28/11/25).
Presiden Prabowo mengatakan bahwa perubahan iklim, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan di dunia yang harus dihadapi. Presiden menekankan bahwa kesadaran pentingnya menjaga lingkungan harus ditumbuhkan dalam mata pelajaran.
Pesan Presiden secara mendalam menyentuh makna pentingnya Pendidikan mitigasi bencana, mengingat kondisi geografi Indonesia berada dalam situasi rawan bencana pada lintasan cincin api Pasifik (ring of fire).
Oleh karena itu, kehadiran pendidikan mitigasi bencana bukan sekadar tambahan kurikulum, melainkan kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup. Sebagai negara yang berada di wilayah Ring of Fire, Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, hingga banjir (hidrometeorologi).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dibawah kepemimpinan Abdul Mu’ti, telah bergerak cepat dalam mencermati pesan Presiden serta situasi kini dan kedepan dalam menghadapi bencana.
Sebagai langkah pemulihan pasca bencana pada sektor pendidikan, Kemendikdasmen di akhir 2025 memastikan 85% sekolah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, siap memulai pembelajaran di awal Januari 2026. Proses pembelajaran semester genap tersebut akan tetap berjalan secara aman, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan layanan pendidikan dengan mengedepankan aspek keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah terdampak bencana.
“Seluruh satuan pendidikan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, siap melaksanakan pembelajaran semester genap di 5 Januari 2026. Data pertanggal 30 Desember 2025 Kemendikdasmen mencatat sebanyak 4.149 satuan pendidikan terdampak bencana. Dengan rincian 3.508 sekolah sudah dapat beroperasi, 587 sekolah dalam proses pembersihan, dan 54 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda darurat,” ujar Menteri Mu’ti di Jakarta (30/12).
Lebih jauh lagi, Abdul Mu’ti menerangkan, Kemendikdasmen telah merancang Penerapan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana. Pada fase Tanggap Darurat 0-3 bulan, kurikulum disederhanakan menjadi literasi dasar, numerasi dasar, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana.
Selanjutnya, fase Pemulihan Dini 3-12 bulan, kurikulum disesuaikan dari mitigasi bencana ke mata pelajaran yang relevan, ditambah dengan penyesuaian jadwal pembelajaran dan Asesmen Transisi.
Terakhir, fase Pemulihan Lanjutan 1-3 tahun, kurikulum disesuaikan menjadi integrasi pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat.
“Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kemendikdasmen juga telah menyalurkan Tunjangan Khusus kepada guru dan tenaga kependidikan. Untuk Aceh total nominal 15.7 miliar untuk 7.861 sasaran, Sumatra Barat dengan nominal 5,5 miliar untuk 2.795 sasaran, dan Sumatra Utara dengan nominal 11,5 miliar untuk 5.783 sasaran,” papar Mu’ti.
Gerak cepat Kemendikdasmen diatas, alangkah baiknya ditindaklanjuti menjadi gerakan nasional untuk lebih menerapkan pendidikan mitigasi bencana di daerah lainnya. Kombinasi kurikulum pendidikan dengan kearifan lokal di setiap daerah perlu dipadukan, agar masyarakat lebih memahami dengan tepat dan cepat dalam pembelajaran soal mitigasi bencana.
Jurnalis: abriyanto
