JAKARTA, Beritalima.com– Tidak sedikit pemberitaan tentang banyaknya subsidi yang digelontorkan Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tepat sasaran.
Artinya, bantuan itu diterima atau diambil orang yang tidak mempunyai hak. Padahal, subsidi itu diberikan kepada orang kurang mampu dengan tujuan dapat meringan beban dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. “Ya, kita semua memahami subsidi diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya seperti listrik,” kata Dr Hj Anis Byarwati.
Hal itu disampaikan politisi senior dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dengan Direktur Utama PLN di Jakarta pertengahan pekan ini. RDP itu digelar dalam rangka Penelaahan BAKN Terhadap Kebijakan Subsidi Energi.
Wakil Ketua BAKN DPR RI tersebut menyampaikan data mengenai subsidi yang diterima PLN dari APBN yaitu Rp 54,785 triliun (2019), Rp 52,311 triliun (2020) dan Rp 53,597 triliun (2021). Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) menyampaikan beberapa temuan selisih jumlah.
Anis mengemukakan, terdapat selisih jumlah ID pelanggan golongan tarif R1 antara data Kemensos dan Data PLN (Kemensos 14.114.284 ID, PLN 31.110.884 ID dengan selisih 16.996.600 ID), terdapat ID pelanggan yang terindikasi bukan kelompok masyarakat tidak mampu (3.357.128 pelanggan).
Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menyampaikan dimana hasil uji petik pada UPI Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Utara April-Agustus 2020 data pelanggan pasang baru penerima subsidi dalam system AP2T PLN tidak memiliki data NIK BDT sebagai rujukan pelanggan adalah keluarga tidak mampu (273 pelanggan).
Selain itu juga data subsidi dalam system AP2T PLN tidak memiliki NIK, terdapat data NIK yang tidak valid dan NIK dengan multi ID pelanggan (1.569.218 pelanggan), pemakaian listrik di atas kapasitas teknis maksimal (1.760.763 pelanggan), 1 NIK pelanggan digunakan untuk lebih dari 1 ID pelanggan PLN (857.060 pelanggan).
Anis menyayangkan adanya data subsidi yang tidak sinkron, subsidi yang ternyata tidak diakses masyarakat miskin. “Dengan kondisi APBN yang sedang sulit, subsidi seharus tepat sasaran,” kata Anis.
Berdasarkan data realisasi subsidi APBN, selama ini peningkatan angka subsidi dipengaruhi besaran subsidi listrik. Alokasi APBN untuk subsidi dibayarkan pemerintah kepada PLN cq. golongan tertentu dengan tujuan masyarakat dapat mengonsumsi listrik dengan kuantitas tertentu atau dengan harga yang lebih murah. (akhir)
