Jakarta, beritalima.com|- Komitmen pemerintah reaktivasi 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan ternyata bermasalah, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai realisasi program tersebut berjalan jauh dari target dan janji yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan parlemen.
Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kompleks Parlemen, Jakarta (15/4), Irma mengatakan hingga kini capaian reaktivasi baru sentuh sekitar 2 juta peserta dari total target 11 juta.
“Rapat hari ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan 11 juta peserta. Namun faktanya, yang direaktivasi baru sekitar 2 juta. Artinya pelaksanaan dari kesepakatan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung pada masyarakat. Irma menyebut, lambannya reaktivasi membuat banyak warga kehilangan akses layanan kesehatan, terutama mereka yang status kepesertaannya nonaktif saat membutuhkan penanganan medis.
Dari laporan daerah pemilihannya, ia menemukan masih adanya peserta nonaktif tak dapat dilayani di fasilitas kesehatan. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah yang menyebutkan pasien dalam kondisi darurat tetap harus dilayani.
“Di lapangan, rumah sakit tidak melayani peserta nonaktif. Ini menunjukkan kebijakan yang disampaikan belum berjalan efektif. Pertanyaannya, siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ini,” kisahnya.
Tak hanya itu, Irma mengkritisi masa transisi perbaikan data kepesertaan yang hanya diberikan selama tiga bulan. Baginya, waktu tersebut tak realistis mengingat kompleksitas verifikasi dan pembaruan data di lapangan.
Ia juga menyoroti persoalan klasik terkait validitas data penerima bantuan. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan iuran, namun tidak tercatat secara akurat, sehingga justru kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.
Dalam pandangannya, persoalan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dengan implementasi di lapangan. Ia pun meminta pemerintah tidak berhenti pada paparan normatif, melainkan menghadirkan langkah konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami tidak membutuhkan paparan yang baik di atas kertas, tetapi pelaksanaan nyata dari kesepakatan yang sudah dibuat, sehingga masyarakat bisa kembali mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan haknya,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Jurnalis: rendy/abri
