SIDOARJO, beritalima.com- Sekitar 2000 orang yang tergabung dalam Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) kabupaten Sidoarjo akan menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Dinas PMD,P3A dan KB, kantor DPRD dan kantor bupati Sidoarjo, Senin (24/09) mendatang. Dalam aksinya, mereka meminta Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah melaksanakan SK Bupati No. 188/530/104.1.1.3/2017 tentang tunjangan anggota BPD se-kabupaten Sidoarjo.
“Kami minta bupati Sidoarjo memberlakukan SK 530 yang memuat tunjungan BPD di antaranya, ketua 900, wakil ketua 800, sekretaris 750, ketua bidang 700 dan anggota 600 ribu rupiah. Karena semenjak munculnya SK tersebut belum pernah dikasih,” kata Sekretaris FBPD Sidoarjo, Yulianto, usai memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa damai di Mapolresta Sidoarjo, (Jumat, 21/09) malam.
Ia menjelaskan, sejak munculnya SK 530 pada bulan September tahun 2017 lalu dan hingga kini belum diberlakukan, justru bupati memunculkan SK 686 dan muncul lagi surat edaran yang isinya penekanan bahwa tunjangan BPD sesuai dengan kemampuan desa.
“Surat edaran tersebut berisi ketua 500, wakil 400, sekretaris 350 dan anggota 250 ribu rupiah. Oleh sebab itu kami berharap ada penyamaan seluruh anggota BPD Sidoarjo sesuai dengan SK 530 yang pernah dikeluarkan bupati. Karena selama ini, pemberian tunjangan sesuai dengan kemampuan desa sekitar 200-300 ribu rupiah,” ujarnya.
Jika tuntutan itu tidak dilaksanakan, BPD mengancam tidak akan menandatangani APBDES tahun 2019, pungkasnya. (Kus)
